REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak mengatakan rakyat Malaysia di Korea Utara dalam keadaan selamat.
"Alhamdulillah, saya dipahamkan bahwa rakyat kita di Korea Utara berada dalam keadaan selamat dan mereka berupaya untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Fokus pemerintah dalam isu ini tetap tidak akan berubah," ujar Najib sebagaimana ditulis di website www.najibrazak.com, Rabu (8/3).
Dia mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan keselamatan warga Malaysia.
"Saya ingin memberi jaminan bahwa pemerintah akan melakukan segala yang terbaik untuk memastikan rakyat kita terus selamat dan mereka dapat kembali ke Malaysia," katanya.
Najib menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan yang tegas. "Kita akan terus mengambil pendekatan yang tegas. Semalam, Majelis Keselamatan Negara telah membuat keputusan tidak membenarkan rakyat Korea Utara untuk meninggalkan Malaysia. Ini adalah isu yang sensitif," katanya.
Dia mengatakan pemerintah akan mengambil pendekatan memastikan segala perundingan dan perbincangan dilakukan secara rahasia.
"Apa yang boleh disampaikan saat ini adalah pemerintah sedang mengenal pasti dan meneliti kehendak Korea Utara yang sebenarnya dalam menahan rakyat kita," katanya.
Dia mengatakan hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara juga tidak akan diputuskan karena pihaknya memerlukan saluran untuk berhubung dengan mereka dalam mencari jalan penyelesaian.
"Malaysia akan terus memantau perkembangan sebelum mempertimbangkan untuk membangkitkan isu ini kepada PBB. Insya Allah, konflik ini akan dapat diselesaikan dan rakyat kita yang ditahan dapat pulang ke tanah air dengan selamat," katanya.
Sementara itu pemerintah Malaysia akan berdiskusi dengan Kedutaan Korea Utara tentang posisi rakyat Malaysia yang dilarang meninggalkan negaranya. Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya ingin memecahkan masalah tersebut secara diplomatik dengan delegasi Korea Utara yang masih ada di Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika