REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah menyayangkan masih adanya upaya koruptif anggota DPR dalam kasus korupsi KTP elektronik yang baru-baru ini diungkap KPK. Menurutnya, korupsi dalam proyek KTP-el ini terjadi karena sistem yang dibangun dalam pengesahan Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) masih sangat koruptif.
"Selama sistemnya belum dibenahi, maka setiap ada pembahasan RAPBN akan selalu terulang dan berulang 'biaya' pengesahan RAPBN. Dihukum satu, tumbuh seribu pelakunya," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (10/3).
Ia berharap pihak-pihak yang disebut menerima dana KTP-el dan kini menduduki jabatan publik, sebaiknya mengundurkan diri. Walaupun ada asas praduga tak bersalah, menurutnya, hal ini penting agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara tidak runtuh. "Sebaiknya mereka menjadi negarawan," ujarnya.
Untuk membongkar megaskandal korupsi KTP-el ini, ia berharap KPK-Kejagung-Polri bisa berkoordinasi bersama-sama menangani perkara ini. Terduga yang dikhawatirkan akan rawan intervensi, sebaiknya ditangani oleh KPK.
Sedangkan terduga yang tidak ada kekhawatiran intervensi, berbagi antara kejaksaan dan polri. Ini semata-mata untuk keringanan beban KPK yang jumlah Sumber Daya Manusianya sangat terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika