REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah segera menuntaskan kekisruhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Allo mengatakan situasi gonjang-ganjing yang dialami Freeport Indonesia dalam dua bulan terakhir telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.

"Saya kira sudah saatnya pemerintah menuntaskan masalah yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Masalah ini sudah dua bulan tanpa penyelesaian. Orang di Jakarta tidak merasakan dampak dari persoalan PT Freeport tapi kami di Mimika yang merasakan langsung. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan mengambang terus tanpa penyelesaian yang tuntas," kata Allo saat ditemui di Timika, Senin (27/3).

Mantan Penjabat Bupati Mimika periode 2007-2008 itu mengatakan ketidakpastian terhadap masa depan operasi pertambangan PT Freeport serta dihentikannya izin ekspor konsentrat Freeport ke luar negeri (60 persen produksi konsentrat Freeport selama ini diekspor) telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan serius di Mimika baik di bidang ekonomi, sosial, keamanan maupun politik.

Dampak sosial yang timbul pascapenghentian izin ekspor konsentrat Freeport yaitu saat ini sekitar 4.000-5.000 karyawan (baik karyawan permanen Freeport maupun karyawan perusahaan-perusahaan subkontraktor) telah di-PHK dan dirumahkan (forelock).

"Setiap hari selalu ada karyawan yang di-PHK dan dirumahkan. Sekarang jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan mungkin sudah sekitar 4.000-5.000 orang. Ini masalah sosial yang sangat besar. Pemerintah jangan tutup mata dengan persoalan ini," kata Allo Rafra yang pernah menjadi anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 itu.

Situasi ketidakpastian di PT Freeport itu juga berdampak langsung terhadap Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang mengelola dana kemitraan (biasa disebut dana satu persen) PT Freeport untuk menunjang program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tujuh suku di Mimika.

Kini LPMAK harus memberhentikan 60 persen karyawannya serta mengurangi alokasi anggaran untuk menunjang operasional dua rumah sakit di Mimika yaitu Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Waa-Banti. Selain itu, LPMAK kini tidak lagi merekrut peserta program beasiswa untuk dikirim belajar di berbagai kota studi baik di Papua maupun luar Papua.

Yang tidak kalah memprihatinkan, katanya, persoalan yang terjadi di PT Freeport telah memukul sektor perekonomian riil di Kabupaten Mimika. "Sekarang kita bisa melihat hotel-hotel dan restoran di Timika sepi karena tidak ada tamu dan pengunjung. Perbankan khawatir dengan risiko kredit macet karena telanjur memberikan kucuran kredit ke karyawan dengan nilai yang sangat fantastis mencapai ratusan bahkan triliunan rupiah tanpa agunan. Apalagi sektor riil seperti pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain pasti terkena imbas. Meskipun ada hasil, tapi tidak ada lagi perusahaan yang membeli hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat," jelas Allo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika