REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), Ilham Akbar Habibie memandang daftar orang terkaya yang kerap dirilis sejumlah lembaga cenderung bersifat sensasional. Bagi Ilham, daftar yang menampilkan jumlah kekayaan yang dimiliki konglomerat Indonesia tersebut hanya menimbulkan keirian sosial, meski ia sendiri meragukan ketepatannya.
"Menurut saya daftar 'orang terkaya' di mana pun cenderung sensasionalis," ujarnya, melalui aplikasi pesan online pada Republika.co.id, Selasa (28/3).
Nama Ilham Habibie sendiri masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia. Putra pertama Presiden ke-3 RI BJ Habibie tersebut disebut memiliki kekayaan 658 juta dolar AS. Bersama sang adik, Thareq Habibie, keduanya menjalankan bisnis Ilthabi Rekatama.
Namun begitu, Ilham tak tertarik membicarakan daftar tersebut. Ia justru ingin fokus berkontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di Tanah Air. Melalui ISMI, Ilham mendorong penguatan ekonomi umat lewat jalur bisnis.
ISMI, kata dia, berperan dalam penumbuhan dan kemandirian UMKM di Indonesia sebagai soko guru ekonomi nasional. Salah satu caranya dengan berperan aktif dalam penguatan fasilitas permodalan dan jaringan lembaga keuangan mikro syariah melalui kerja sama perbankan dan keuangan syariah dunia Islam.
Dalam acara silaturahim bisnis ISMI di Jakarta pada 10 Maret lalu, Ilham mendorong anggota ISMI agar menjadi pengusaha Muslim yang maju sehingga dapat berkontribusi memajukan status ekonomi umat. Ia mengatakan, status umat dari segi pendidikan saat ini relatif sudah cukup baik, artinya sudah banyak generasi Muslim yang berpendidikan.
Dari segi kesehatan juga sudah mulai menunjukkan arah perbaikan. Hanya saja, dari sisi kekuatan ekonomi terlihat jelas bahwa proporsinya tak seimbang dengan posisi umat. "Umat Muslim di Indonesia kan persentasenya sekitar 87 persen, tapi kekuatan ekonominya saya kira tidak sebesar itu," ujar Ilham, dalam forum silaturahmi bisnis (Silabis) ISMI di Hotel Sofyan Menteng, Jakarta, Jumat (10/3).
Memang, sambung dia, persentase kekuatan ekonomi umat tak harus sebesar jumlah penduduk Muslim di Tanah Air. Namun, jurang ketimpangan itu harus dipersempit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika