Jumat 28 Apr 2017 00:50 WIB

Senator Papua Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran untuk Daerahnya

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Budi Raharjo
 Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3). (Antara/Sigid Kurniawan)
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3). (Antara/Sigid Kurniawan)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPD RI asal Papua, Charles Simaremare, meminta pemerintah pusat memprioritaskan anggaran untuk dua provinsi paling timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat. Ia meminta pemerintah membuktikan komitmennya mengenai janji membangun Indonesia dari daerah.

Sebab, Charles memandang, komitmen yang pernah disampaikan pemerintah terkait prioritas pembangunan di Papua masih​ belum terbukti. "Presiden Jokowi kan menyampaikan program infrastruktur harus diprioritaskan di Papua. Tapi di 2017 anggaran untuk pembangunan jalan justru turun," ucapnya, saat dihubungi Republika, Kamis (27/4).

Menurut Charles, pada 2017 anggaran di Balai Besar Jalan dan Jembatan Papua turun hampir Rp 1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Ia juga memandang porsi anggaran yang diberikan untuk Papua belum proporsional.

Padahal, kata Charles, selain luas wilayahnya yang 3,5 kali lipat dari Pulau Jawa, Papua juga memiliki tingkat kemahalan yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Karenanya, Charles memandang anggaran untuk Papua harusnya diprioritaskan. "Kalau mau mengejar ketertinggalan, itu harus dilakukan," kata dia.

Pemerintah pada tahun ini memprioritaskan sektor infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di Pulau Papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran Rp 7,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pada 2017, terdiri dari Provinsi Papua Rp 4,96 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,64 triliun.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement