REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani pagi ini, Senin (22/5), memimpin upcara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di kompleks Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya, Sri sempat mengaitkan potensi perpajakan di Indonesia dengan upaya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sri menyebutkan, pajak menjadi instrumen terpenting bagi negara untuk mengumpulkan penerimaan. Bahkan, penerimaan dari pajak mencakup 80 persen dari penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan ini lah, lanjut Sri, yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Baginya, pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia bisa menjadi kunci untuk menekan ketimpangan, dan ujungnya bisa memperkuat persatuan.

"Instrumen pajak menjadi modal pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Hal ini untuk persatuan dan kesatuan. Menciptakan distribusi pemerataan yang adil," jelas Sri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sri juga menyinggung bahwa momentum Kebangkitan Nasional sebagai ajang untuk menyatukan perbedaan. Apalagi, keberadaan organisasi Boedi Oetomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 berlandasakan kebaikan "budi" tanpa memandang latar belakang kesukuan atau etnis.

"Dahulu, kita bersatu untuk menyatukan segala perbedaan untuk bisa proklamasikan kemerdekaan," kata Sri.

Menurutnya, penyatuan perbedaan dan semangat kebangkitan nasional masih relevan untuk diterapkan saat ini. Sri menilai bahwa persatuan di zaman yang modern ini penting dilakukan untuk konteksnya menekan angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

"Juga merdeka dari kebodohan, keterbelakangan," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika