REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan inovasi dan regulasi harus terus diseimbangkan untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang kondusif. Pada saat yang sama, bisa memberikan wahana edukasi bagi masyarakat tentang literasu keuangan dan digitalisasi.

Bicara tentang ekosistem digital, tak terlepas dari pendataan. Ini menyangkut wilayah pribadi. Pemerintah, jelas Menkeu akan terus memperhatikan aspek sisi perlindungana konsumen dan perlindungan data. Ia menyadari potensi bahayanya.

"Dengan ter-digitalisasi akan muncul-muncul ancaman baru, memunculkan juga suatu kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak baik, tujuannya untuk melakukan eksploitasi dari sistem yang terfragmentasi dan beda-beda dari sisi kehandalannya," kata Sri Mulyani saat berbicara di Rakornas Percepatan dan Perluasan digitalisasi daerah di (P2DD), di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Saat ini isu yang dibahas yakni percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan mendorong Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Transparansi transaksi keuangan daerah terus ditingkatkan.