REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) 2016-2017 Ahmad Nurhidayat menyatakan, menolak adanya wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal masuk kampus untuk mengawasi gerakan mahasiswa.
“Ada wacana BNPT masuk kampus membuat tidak habis pikir, apa maksud dan tujuannya,” kata Ahmad Nurhidayat kepada Republika.co.id di Bandar Lampung, Jumat (2/6) menanggapi wacana masuknya BNPT masuk kampus mengawasi aktivitas radikalisme dalam kampus.
Menurutnya, ia sendiri belum mendapatkan defenisi yang kongkret tentang radikalisme, yang katanya BNPT masuk kampus untuk mengindentifikasi radikalisme di kampus.
Justru sekarang, ia berharap pemerintah harus menjelaskan dan mensosialisasikan apa itu radikalisme. Selama ini, menurut dia, pemberantasan akan radikalisme diantara suka dan tidak suka.
"Maksudnya lembaga-lembaga yang selalu mengkritisi pemerintah dianggap radikal, ini kan pemahaman yang salah," ujar mahsiswa Fakultas Hukum tersebut.
Ia mengatakan semua orang dan lembaga sudah diberikan hak kebebasan menyatakan mendapat di muka umum, jelas dalam UUD 1945. Malah sekarang ada semacam membatasi menyatakan pendapat di muka umum.
"Benar-benar rezim yang salah kaprah," tegasnya.
Untuk itu, ia menyatakan wacana BNPT masuk kampus harus ditolak, tidak sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi. Alasannya, hal tersebut merupakan bentuk represivitas pemerintah terhadap kampus, yang akan menggangu kenyamanan di kampus dan ketentraman dalam kampus, sehingga mengakibatkan menurunnya kreativitas mahasiswa, dan akan mengekang pergerakan mahasiswa.
Menurutnya, beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Mendagri bahwa rektor dipilih langsung oleh presiden, dengan alasan yang kurang masuk akal, bagaimana tidak kampus yang notabene menjunjung nilai-nilai ilmiah dan akademik akan dibawa ke ranah politik.
"Lantas kemudian dipertanyakan kredibitas kampus sebagai garda terdepan sebagai masyarakat yang netral, untuk pemilihan rektor saja sudah syarat akan politik," tegasnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika