REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Aji Muhammad Mirza Wardana mengeluhkan jaringan transmisi listrik di daerah luar Jawa. Ada beberapa daerah seperti Kecamatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang sumber daya alam Kutai Kerta dipakai untuk pembangkit tenaga listrik, tapi malah belum teraliri listrik.
Mirza menyebutkan kondisi di Kutai Kertanegara ini tragis. Kutai Kartanegara merupakan salah satu penghasil terbesar batu bara, yang menjadi sumber bahan bakar pembangkit tenaga listrik.
Truk pengangkut batu bara bisa lewat di pinggir sungai tiap 5-10 menit sekali. Ironisnya, beberapa kampung di sekitar wilayah itu belum teraliri listrik.
"Ada empat kampung misalnya di Kecamatan Tenggarong Seberang, yang sampai sekarang belum teraliri listrik. Sampai sekarang belum teraliri," kata dia di Resto Warung Daun Jalan Cikini Raya, 26 Jakarta Pusat, Sabtu (7/7).
Mirza melanjutkan, biaya operasional untuk pengadaan listrik di Kutai Kartanegara sangat besar. PLN sudah membuat beberapa pembangkit listrik menggunakan sumber bahan bakar gas, tapi kenyataan di lapangan tidak berfungsi dengan baik karena kurangnya koordinasi dengan penyedia utilitas yang lain.
Mirza mengaku sudah berulangkali mengkomunikasikan masalah ini ke PLN. Menurut dia, PLN selalu beralasan kendala transmisi. Jaringan ke daerah tersebut belum ada. Mirza mengusulkan agar pemerintah daerah bisa berperan dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
"Makanya kami pertanyakan bagaimana sebenarnya RUPTL PLN ini," ujar Mirza.
Menurut Mirza, PLN jarang sekali melibatkan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dalam penyusunan RUPTL. Anggota DPD RI ini berharap agar pemerintah daerah dilibatkan.
Dengan demikian, karakteristik daerah bisa dibaca secara menyeluruh karena tiap daerah punya karakter yang berbeda. Apabila ada kendala transmisi, kata Mirza, PLN dapat mencarikan solusi dengan melibatkan pemerintah daerah.
"Setiap daerah punya kondisi berbeda. Ada daerah yang jalur satu kampung dengan kampung lain dekat tapi ada yang jauh sampai-sampai PLN menyerah untuk membangun tranmisi," kata Mirza.
Bukan hanya Kutai Kartanegara, Mirza mengaku sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait ketersediaan listrik. "PLN dan PDAM, kalau kami ke daerah, itu yang selalu menjadi komplain masyarakat," kata dia.
Keluhan yang disampaikan masyarakat bermacam-macam. Dari segi penerapan tarif listrik, Mirza mencontohkan, kebijakan penetapan harga sering tidak memperhitungkan kesulitan masyarakat.
Contoh lain, ketika pembayaran sudah masuk jatuh tempo, PLN dengan cepat menagih. Namun, PLN tidak menunjukkan pertanggungjawaban saat terjadi pemadaman. n Kabul Astuti
Ikuti Whatsapp Channel Republika