REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menilai untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Indonesia di bawah 10 persen, membutuhkan upaya yang besar.
"Harus diakui selama beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan itu lambat karena kita sudah mendekati 10 persen," ujar Suhariyanto saat jumpa pers di Jakarta, Senin (17/7).
Pada Maret 2011, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 12,49 persen. Kemudian menurun menjadi 11,96 persen pada Maret 2012, lalu turun menjadi 11,36 persen pada 2013.
Pada Maret 2014, persentase penduduk miskin mencapai 11,25 persen. Setahun setelahnya 11,22 persen, lalu pada Maret 2016 mencapai 10,86 persen.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sendiri mencapai 10,64 persen, relatif lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Secara kuantitas, penduduk miskin per Maret 2017 sendiri mencapai 27,77 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.
"Untuk menarik ke bawah 10 persen perlu usaha lebih besar lagi. Kita harus konsentrasi sesuai dengan karakteristik kemiskinan itu sendiri, itu penting," katanya.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.
Oleh karena itu, lanjut Suhariyanto, upaya pengurangan tingkat kemiskinan sendiri harus difokuskan di wilayah pedesaan, di mana masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Di pedesaan misalnya, 51 persen penduduk miskinnya bekerja di sektor pertanian. Kita sejahterakan petani dan perbaiki upah buruh taninya. Perluasan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) menjadi penting, supaya mereka punya modal bergerak ke depan lebih maju lagi," ujar Suhariyanto.
Menurut Suhariyanto, dalam menurunkan tingkat kemiskinan kuncinya adalah dengan menurunkan ketimpangan kesempatan penduduk itu sendiri. Pertama, ia menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Tidak ada gunanya ekonomi tinggi ketika itu tidak bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua infrastruktur, supaya gampang membawa barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, social inclusion. Penduduk miskin harus mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan lainnnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika