REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik mempengaruhi elektabilitas Golkar. Menurut dia, elektabilitas Golkar sudah mengalami penurunan sejak kasus korupsi KTP-el mencuat.
Dari data yang dia peroleh, Doli mengatakan, kepercayaan publik terhadap Partai Golkar dan elektabilitasnya telah turun drastis. Begitu juga, institusi DPR, yang menurut survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) beberapa waktu lalu, dinyatakan sebagai lembaga terkorup di Indonesia.
"Salah satu penyebabnya adalah karena tersanderanya Partai Golkar dengan kasus megaskandal korupsi KTP-el yang diduga kuat melibatkan Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Doli di Resto Puang Oca Jakarta, Rabu (19/7).
Kader muda Golkar ini menilai keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar, serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono adalah sikap yang sangat mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa secara umum.
Menurut dia, dukungan itu seakan menutup mata terhadap skandal korupsi KTP-el. Dia juga menilai keputusan itu dapat memunculkan persepsi pada publik bahwa Golkar adalah tempat yang nyaman bagi orang-orang yang tersangkut kasus hukum dan korupsi.
Doli menambahkan, keputusan itu juga dapat diindikasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK yang dilakukan secara kolektif melibatkan institusi Golkar dan DPR RI. "Sangat tidak menutup kemungkinan kedua institusi itu kembali diperalat untuk melindungi kepentingan individu yang tersangkut masalah korupsi," kata dia.
Kasus korupsi yang menyandera Setnov ini diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun. Pascapenetapan
sebagai tersangka, DPP Partai Golkar dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono menyatakan untuk tetap mendukung Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dan ketua DPR RI.
DPP Partai Golkar juga menolak diadakannya pergantian kepemimpinan melalui Munaslub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika