REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA—Para pelaku usaha di bidang otomotif diimbau tetap optimistis menghadapi lesunya penjualan sepanjang 2015. Menyiasati kondisi tersebut, pelaku usaha disarankan menempuh upaya-upaya kreatif untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan penjualan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ketika membuak Pameran Otomotif Surabaya (POS) di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (4/11). Menurut Saifullah, kelesuan industri otomotif tidak hanya dirasakan pelaku usaha saja, tapi juga berimbas pada penerimaan pajak pemerintah.
Menurut Saifullah, penurunan penjualan kendaraan bermotor yang terjadi saat ini merupakan tantangan bersama. Ia menekankan, perlu dicari strategi bisnis yang tepat agar penjualan bisa bergairah kembali.
“Contohnya, sales memberikan diskon yang menarik bagi calon pembeli, kemudian, perbankan memberikan kemudahan dalam pembiayaan kredit, seperti kredit mobil bisa sampai lima tahun, cicilannya terjangkau, dan strategi-strategi lainnya” ujar Saifullah.
Sementara untuk menekan biaya impor, menurut Saifullah, industri otomotif bisa menggandeng dan memberdayakan Industri Kecil Menengah (IKM). Di Jawa Timur, ia menyampaikan, saat ini terdapat 283 IKM komponen otomotif yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Kediri dan Tulungagung.
“Di Sidoarjo, ada Aspillow, Asosiasi Pengrajin Logam Waru, di Pasuruan ada Pasindo, Para Amerta Sejahtera Indonesia, serta masih banyak lagi. Mereka merupakan wadah yang yang mewakili IKM komponen dan aksesoris otomotif,” ujar Saifullah.
Selain itu, menurut Saifullah, pelaku usaha otomotif juga bisa memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) asli Jawa Timur. Ia melaporkan, saat ini Jawa Timur memiliki 32 perguruan tinggi dengan jurusan teknik mesin dan otomotif, 203 SMK otomotif dan 120 SMK mesin.
“Dengan memberdayakan SDM lokal, mereka akan memiliki kemampuan dan daya beli untuk membeli kendaraan, jadi yang diuntungkan adalah masyarakat dan industri otomotif itu sendiri” kata Saifullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika