Rabu 02 Aug 2017 09:18 WIB

Jerman Desak AS Bicara dengan Uni Eropa Soal Sanksi Rusia

Uni Eropa
Foto: AP
Uni Eropa

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri ekonomi Jerman meminta Amerika Serikat pada Selasa untuk berbicara dengan Eropa tentang dampak sanksi ketat yang akan mereka berlakukan pada Rusia, dan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa tidak boleh dihukum.

Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani rancangan undang undang sanksi, sebagai sebuah tanggapan terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 dan hukuman lebih lanjut untuk aneksasi Krimea tahun 2014 oleh Rusia dari Ukraina.

Uni Eropa khawatir sanksi baru Amerika Serikat bisa melukai beberapa perusahaannya, terutama yang terlibat dalam sektor energi. "Ancaman dari Amerika Serikat untuk juga menghukum perusahaan-perusahaan Eropa dengan apa yang disebut sanksi ekstra teritorial tidak dapat diterima," kata Menteri Ekonomi Brigitte Zypries.

"Pemerintah Amerika Serikat diharapkan untuk duduk bersama kami di meja perundingan dan bekerja melmperoleh solusi yang dapat diterima untuk semua pihak," katanya.

Dia juga mengatakan langkah sepihak telah memicu eskalasi secara diplomatik, setelah Moskow memerintahkan Amerika Serikat untuk mengurangi 60 persen staf diplomatiknya di Rusia.

Pemimpin pemerintah dan bisnis Jerman mengatakan bahwa sanksi baru tersebut dapat mencegah perusahaan Jerman untuk mengerjakan proyek pipa yang mereka katakan sangat penting untuk keamanan energi negara tersebut.

Kremlin memerintahkan Amerika Serikat untuk mengurangi sampai 60 persen staf diplomatik di Rusia, sebagai balasan antas sanksi baru dari Washington. Perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu ditujukan untuk menunjukkan kepada warga dalam negeri bahwa dia siap untuk berseberangan dengan Washington.

Namun di sisi lain, kebijakan itu juga didesain secara hati-hati untuk tidak merusak hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Putin mengatakan bahwa Rusia memerintahkan Amerika Serikat untuk mengurangi sebanyak 755 dari 1.200 staf kedutaan dan konsulat sampai September tahun ini.

Mereka juga menyita dua bangunan diplomatik. Namun di sisi lain, Amerika Serikat masih berhak untuk memilih siapa yang akan diberhentikan pada posisinya, sehingga diperkirakan banyak staf lokal warga Rusia yang akan lebih banyak kehilangan pekerjaan dibanding diplomat kiriman Washington.

Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia karena dianggap turut campur terhadap proses pemilihan presiden tahun 2016 dan menghukum negara tersebut atas aneksasi Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Gedung Putih sebelumnya mengatakan bahwa Trump akan menandatangani sanksi tersebut. Di depan para tentara di Estonia, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyebut kebijakan terbaru Rusia sebagai langkah "drastis." Dia berjanji Washington akan terus menjatuhkan sanksi sampai Moskow berhenti "mengganggu kestabilan Ukraina dan tempat lainnya." Trump sendiri tidak berkomentar mengenai perintah Rusia itu.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement