REPUBLIKA.CO.ID,  YERUSALEM -- Kementerian Komunikasi Israel mengumumkan rencana menutup kantor Aljazeera di Yerusalem dan melarang kegiatan jurnalisnya.

Menteri Komunikasi Israel Ayoub Kara mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers, Ahad (6/8) di mana Aljazeera dilarang masuk.

"Kami melandaskan keputusan pada pernyataan Arab Sunni yang akan menutup kantor Aljazeera dan melarang kinerja mereka," ujar Kara dilansir Aljazeera. Dia menilai kantor berita tersebut digunakan oleh kelompok yang ingin melakukan kekerasan, tuduhan yang telah dibantah oleh Aljazeera.

Kara mengatakan dia berharap parlemen ISrael, Knesset akan mempertimbangkan permintaan tersebut. "Saya akan melalui mekanisme legislatif untuk menciptakan otoritas di mana saya bisa bertindak dengan bebas. Saya akan melakukannya secepat mungkin," ujarnya.

Kantor berita yang berpusat di Doha, Qatar tersebut membantah tuduhan Israel yang mengklaim negara demokrasi satu-satunya di Timur Tengah. "Aljazeera menekankan akan mencermati dampak dari keputusan Israel, dan akan mengambil langkah hukum yang penting menanggapi hal itu," ujar pernyataaan kantor berita tersebut.

Aljazeera juga membantah telah melaporkan peristiwa di Masjid Al-Aqsha dengan tidak profesional. "Aljazeera akan terus melaporkan peristiwa penjajahan wilayah Palestina dengan profesional dan akurat berdasarkan standar lembaga internasional seperti kantor komunikasi Inggris (Ofcom)."

Dalam wawancara dengan Aljazeera, akademisi Amerika di Beirut, Rami Khouri mengatakan rencana Israel tersebut merupakan ciri khas rezim. "Rezim yang ingin mengontro kekuasaan akan hampir selalu menyasar dua target, media dan orang asing. Setiap orang menyerang media," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika