REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Johnson Rajagukguk menyampaikan DPR RI menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dia mengatakan, ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik.
Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR RI sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Johnson menegaskan bahwa DPR selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan.
Karena itu, dia berpendapat, hal wajar ketika GIZ menempatkan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi budgeting se-ASEAN. “Kami di peringkat pertama dalam transparansi,” ujar Johnson dalam pers yang diterima Republika, Jumat (11/8).
Dalam prosesnya, DPR RI selalu menjalankannya peraturan. Keterbukaan DPR tidak hanya pengelolaan anggaran, tetapi seluruh kegiatan. “Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain,” ujar dia.
Menurut Johnson, memang keterbukaan DPR RI terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang yang selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). Dengan demikian, lanjut Johnson tidak ada yang ditutup-tutupi.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yakin bahwa alam demokrasi Indonesia telah masuk dalam capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. Dia pun mengapresiasi penilaian objektif sebagaimana yang dilakukan GIZ agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar.
“Dari sisi performance demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.