REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia (MPPI) Herman Khaeron menegaskan pihaknya akan membantu pemerintah mengurangi impor benih. Caranya adalah dengan mengkonsolidasikan seluruh benih dan bibit yang selama ini berpencar.
"Selama ini mereka masing-masing bertarung, mereka sama-sama berkompetisi," ujarnya dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat MPPI 2017-2022 di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (21/8).
Ia mengungkapkan, dengan adanya persatuan para pelaku perbenihan dan perbibitan di MPPI diharapkan bisa lebih efisien, efektif ,dan optimal untuk mencapai tujuan negara, yakni mengurangi impor benih. Saat ini bahkan diakui Herman, sebagian besar benih dan bibit sudah ditangkarkan di dalam negeri. Namun, karena tidak ada kepastian, agak sulit melihat kepastian usahanya. Melalui MPPI inilah pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk memberi kepastian pasar dan kepastian usaha kepada para pelaku.
"Sehingga dengan demikian mereka jadi semangat, pemerintah juga tampung hasilnya," ujarnya. Sebagai pelaku, mereka juga bisa mengembangkan usahanya sekaligus mengembangkan varietas-varietas baru.
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, ia menargetkan swasembada benih. Sebab, menurutnya untuk mewujudkan swasembada padi perlu swasembada benih padi. Begitu juga dengan komoditas lainnya karena kunci sukses swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan berada di benih.
Fokus MPPI, kata dia, disesuaikan dengan kompetensi dan target negara. Misalnya, jika fokusnya pada padi, jagung dan kedelai, pihaknya akan fokus ke komoditas tersebut. Kemudian, baru fokus pada benih lain yang memberi konstribusi besar kepada kesejahteraan masyarakat.
Herman mengungkapkan, kendala yang dihadapi dalam penyerapan benih adalah persaingan dengan benih gratis. Namun hal tersebut coba diatasi dengan berbagi zona mana yang upaya khusus (upsus) mana yang tidak. "Sehingga serapannya jadi lebih baik, sudah bisa 60 persen lah ya," ujarnya. Ia pun optimis serapan benih hingga akhir tahun bisa mencapai 80 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika