REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini memiliki ketetapan baru terkait proyek pengerukan pelabuhan komersial. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut Bay M Hasani meminta proyek pengerukan pelabuhan komersial ditangani langsung oleh operator.

Hal itu tentunya akan berdampak kepada anggaran yang biasanya dibutuhkan. "Mulai 2018, Kemenhub tidak akan memberikan anggaran untuk pengerukan di pelabuhan komersial,” kata Bay, Selasa (29/8).

Dengan adanya aturan tersebut, Bay berharap biaya pengerukan pelabuhan-pelabuhan komersial akan dibiayai oleh masing-masing operator. Hal itu berarti ditangani oleh perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah itu berjalan, Bay menilai akan ada penghematan yang lebih efektif. "Dengan begitu nanti anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, terdalam, dan terpencil,” jelas Bay.

Dia menambahkan, ‎perubahan skema pembiayaan pekerjaan pengerukan pelabuhan komersial tersebut merupakan salah satu tugas strategis dari Menhub Budi Karya Sumadi. Untuk itu selanjutnya akan disiapkan skema pembiayaan pengerukan pelabuhan komersial ‎yang ditanggung oleh masing-masing operator.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan pada 2017 terdapat proyek pekerjaan pengerukan di sembilan pelabuhan dengan total nilai kontrak Rp 312.586.435.000. Dari sembilan proyek tersebut terdapat satu pelabuhan komersial yaitu Pelabuhan Tanjung Emas.

Sementara pada 2016 terdapat 11 lokasi pelabuhan yang memiliki pekerjaan pengerukan alur pelayaran maupun pengerukan kolam pelabuhan dengan total nilai kontrak Rp 521.957.180.000. Dari 11 proyek tersebut terdapat tujuh pelabuhan komersial yaitu Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Belawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika