REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Nasib Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) masih belum menunjukkan kejelasan. Pasalnya, hingga kini program inisiatif Ditlantas Polda Metro Jaya ini masih belum mendapatkan titik terang dalam hal anggaran.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengakui jika pihaknya sulit mencari donatur anggaran. Niatan menyulap ''Pak Ogah'' menjadi Supeltas yang tidak minta uang ikhlas di jalan, menurut dia, hingga kini masih dalam proses. Padahal, pelatihan Supeltas telah selesai beberapa tiga pekan lalu.

"Tinggal donatur untuk biaya operasional. Kalau dapat donatur dari perusahaan dia tidak akan ambil lagi dari masyarakat. Tapi belum ada," kata Halim, Sabtu (9/9).

Anggaran Supeltas sejatinya telah diajukan pada dua elemen, yakni pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta. Namun, dari pemprov tidak menunjukkan sinyal positif. "Proses gubernur, katanya 2017 tidak ada (anggaran). Kadin proses juga, suratnya belum jalan," jelas dia.

Sementara itu, Kadin menyatakan pihaknya belum mendapatkan informasi perihal rencana Ditlantas Polda Metro Jaya menggandeng Kadin untuk penganggaran Supeltas tersebut. "Kadin DKI Jakarta belum pernah membahas, belum pernah bicara apalagi ke tingkat MoU," ujar Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Kini, Halim mengklaim jika program Supeltas ini telah berjalan di semua Satlantas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun, kejelasan status mereka tampaknya masih sama seperti "Pak Ogah" pada umumnya, meminta sukarela dana dari para pengemudi.

"Supeltas memang sukarelawan, sudah jadi, ini kami membantu supaya tidak lagi memungut masyarakat, jadi cari donatur. Kalau dia hanya mendapat dari pengguna yang dibantu, itu alternatif terakhir," kilah Halim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika