REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil kawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, pernyataan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang meminta pembekuan KPK menguak niat sebenarnya Pansus Angket DPR. Kendati PDIP telah meralat pernyataan kadernya tersebut, namun hal tersebut dinilai tidak dapat menganulir tujuan dibentuknya Pansus Angket KPK.

Anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai semakin hari Pansus Angket menunjukkan tujuan akhir mereka yakni melemahkan KPK. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Hendri, meskipun hal tersebut disampaikan secara pribadi.

"Semakin intens Pansus dari awal bukan sepeti yang mereka bilang, bukan memperkuat malah melemahkan, pembekuan KPK itu Curhat jujur Anggota DPR soal upaya melemahkan KPK," ujar Ari dalam keterangan persnya bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK lainnya di Menteng, Jakarta pada Ahad (10/9).

Menurutnya, bantahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto juga tidak mampu menunjukan kenyataan sebaliknya bahwa Pansus hendak memperlemah KPK.  Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting juga menilai pernyataan usulan pembekuan KPK menguak sebenarnya keinginan Pansus Angket untuk melemahkan KPK.

Menurutnya, usulan pembekuan juga bagian dari rangkaian upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, mulai dari kasus Cicak-Buaya, Antasari, Novel Baswedan hingga penetapan tersangka pimpinan KPK.

"Saya kira yang disampaikan pembekuan dan pembubaran itu menguak motif sebenarnya Pansus dan menguak rangkaian panjang itu, sebab barikade-barikade hukum oleh DPR diterobos, saya sulit untuk tidak mengatakan Pansus memang untuk membubarkan KPK," ujar Miko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika