REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Organda Kota Bandung Neneng Zuraedah membenarkan adanya rencana aksi unjuk rasa dan mogok sopir angkutan umum pada 10-13 Oktober 2017 mendatang. Surat pemberitahuan demo ini sudah diterima Organda Kota Bandung.

"Memang betul kami dapat tembusan dari organisasi aliansi. Bahwa mereka akan bergerak (aksi) tanggal 10 sampai tanggal 13 (Oktober)," kata Neneng saat dihubungi, Jumat (6/10).

Neneng menuturkan berdasarkan surat tersebut, rencananya demo dan mogok massal akan dilakukan ribuan sopir angkutan umum se-Bandung Raya. Di antaranya sopir angkutan kota dan juga taksi.

Menurutnya, aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan keberadaan angkutan online yang dinilainya hingga kini merugikan angkutan konvensional.

"Tujuannya untuk mengenai penolakan angkutan kendaraan yang tidak berizin, yang memakai aplikasi. Menolak. Karena sudah luar biasa di Bandung ini. Sudah bicarakan ke gubernur. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi apapun. Jadi mungkin teman-teman para pengemudi sudah enggak tahan lagi," tuturnya.

Aksi unjuk rasa akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Namun mengenai titik-titik aksi, Neneng mengaku belum mengetahui secara detail. Belum ada koordinasi langsung dengan aliansi karena informasi yang diterima baru surat pemberitahuan. Ia mengatakan akan segera melakukan pertemuan untuk pembahasan aksi yang akan digelar.

Sebelumnya informasi aksi unjuk rasa dan mogok massal ini disosialisasikan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kelompok masyarakat yang menamai dirinya Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate pada tanggal 10-13 Oktober 2017. Mereka adalah para pengemudi angkutan umum, terdiri dari angkutan kota, bus kecil, dan elf se-Jawa Barat yang menuntut pembekuan angkutan umum daring kepada pemerintah pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika