REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi menegaskan, merupakan tugas konstitusionalnya untuk bekerja demi keuntungan warga negara dan melindungi persatuan nasional Irak. Ia menilai referendum Kurdi merupakan ancaman bagi persatuan Irak.

"Referendum Kurdi dilakukan saat Irak berperang melawan terorisme dalam bentuk ISIS. Kami mencoba mendesak orang Kurdi agar tidak melanggar konstitusi dan untuk fokus memerangi ISIS, tapi mereka tidak mendengarkan dan malah memilih kepentingan pribadi mereka," ujar Al-Abadi seperti dilansir RT, Selasa, (17/10).

Referendum Kurdi sangat mengecewakan bagi Pemerintah Irak. Karena di wilayah yang jumlahnya lebih dari 1 juta orang itu tak hanya terdiri atas etnis Kurdi, tapi juga Arab, dan Turkmen.

Baru-baru ini, pasukan Irak berhasil merebut Kirkuk dari pasukan Kurdi.  Secara historis, orang Kurdi percaya bahwa Kirkuk adalah bagian mendasar dari negara masa depan.Orang Kurdi sedih mengingat kebijakan 'Arabisasi' pada 1960-an dan 1970-an yang mencoba mengintegrasikan wilayah tersebut ke Irak.

Minyak yang terkandung di dalam tanah di Kirkuk penting bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang. Secara taktis dampak kehilangan ladang kemungkinan akan lebih menyakitkan bagi wilayah Kurdistan.

Minyak sebanyak 250 ribu barel per hari yang diproduksi mewakili lebih dari sepertiga output minyak dari otonomi Kurdi secara keseluruhan. Sementara Irak memompa lebih dari 4 juta barel minyak setiap hari dari ladang minyak lainnya.

Baca juga, Barzani: Kurdi akan Tetap Laksanakan Referendum Kemerdekaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika