REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai tantangan terbesar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2019-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno yakni membangun integritas antikorupsi. Bambang yang juga sempat memimpin dewan pakar tim pemenangan Anies-Sandi mengatakan DKI perlu memiliki satu lembaga khusus yang fokus dalam upaya pencegahan korupsi.

"Kalau mau membuat pembeda, harusnya ada satu badan yang didedikasikan khusus untuk melakukan upaya membangun integritasi dan pemberantasan korupsi secara sistemik dan terstruktur," kata Bambang di Universitas Andalas, Rabu (18/10).

Menurut Bambang, di Jakarta dan provinsi lainnya sudah terdapat dewan-dewan yang mengurus kesenian, transportasi, atau sektor lainnya. Namun, masih nihil keberadaan dewan provinsi yang secara khusus menangani upaya pemberantasan korupsi di level pemerintah provinsi. 

DKI Jakarta, Bambang mengatakan, butuh Dewan Antikorupsi. "DKI itu salah satu provinsi yang paling banyak APBD-nya. Ini perlu adanya Dewan Antikorupsi," kata dia. 

Setelah tak lagi menangani dewan pakar tim pemenangan Anies-Sandi, Bambang menyatakan tetap akan ikut mengawal pasangan pemimpin DKI Jakarta dalam memenuhi janji-janji politiknya. Ia mengaku tidak masalah kalau berada di "luar sistem" pemerintahan yang dijalankan Anies-Sandi.

"Karena bagi saya, di luar dan di dalam solusinya tetap sama: membangun gerakan antikorupsi. Ada komitmen di dalam dewan pakar, keleluasaan bagi Gubernur untuk menentukan apa-apa saja yang dipilih sebagai programnya sudah diberikan semua. Dan, kami sifatnya suportif," katanya.

Hanya saja, Bambang mengaku akan mempertimbangkan kalau ia ditawari satu posisi untuk masuk ke dalam lingkaran Anies-Sandi di pemerintahan DKI Jakarta. “Saya akan pikirkan," ujar Bambang seraya tawa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika