REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK -- Pemerintah mengimbau swasta yang mendapatkan izin untuk membangun SPBU di Jawa atau daerah ramai lainnya juga mendirikan SPBU di wilayah terpencil sesuai program BBM satu harga.
Sekretaris Jenderal Direktorat Jendral Migas, Kementerian ESDM, Susyanto mengatakan hal itu sebagai kompensasi dan dukungan dari swasta untuk bisa juga turut menyukseskan program pemerintah. Bentuknya bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membangun SPBU SPBU di daerah terpencil. Nantinya, pemerintah akan memberikan izin dan syarat agar swasta tersebut juga bisa menjual BBM yang menjadi penugasan dari pemerintah seperti Bio Solar.
"Seperti AKR ini kan mereka di sana sudah ada beberapa lokasi yang mereka di tempat gemuk. Swasta yang lain, sepanjang dia mendaftarkan izin ke kami, selain mereka bangun di wilayah gemuk. Mereka wajib dong di wilayah yang 3T," ujar Susyanto saat ditemui Republika.co.id di SPBU Batang Tarang, Sanggau, Kalbar, Kamis (9/11).
Susyanto menjelaskan keikutsertaan swasta ini juga tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk bisa meringkankan beban Pertamina dalam penyelenggaraan BBM Satu Harga. Nantinya, menurut Sus, apabila program ini sudah jalan, maka pasar akan terbentuk dan masyarakat bisa menjadi lebih banyak pilihan dan memudahkan mereka dalam mengakses BBM.
"Jadi ini meringankan beban BUMN kan. Kita nggak mau bebani Pertamina saja. Jadi, kalau sudah jalan, biar pasar yang membentuk," ujar Sus.
Sementara itu, Direktur West Region, PT AKR Corporindo Tbk, Nery Polim menjelaskan keikutsertaan AKR dalam program BBM satu harga ini sebagai wujud dukungan AKR dalam program pemerintah. Nery menjelaskan pihaknya tidak mengharapkan kompensasi apapun dari pemerintah. Selain dalam bentuk CSR, program pembangunan SPBKB di daerah terpencil untuk mempermudah akses masyarakat.
"Selama ini kita gak harap apa apa sih. Kita kerjasama aja dengan pemerintah. Kita support aja supaya realisasinya cepat," ujar Nery.
Nery menjelaskan dengan investasi satu SPBKB sebesar Rp 5 miliar memang bukanlah mencari untung dan rugi. Pihaknya mengakui untuk investasi sebesar itu, apabila AKR hendak memperhitungkan untung dan rugi, maka membutuhkan waktu yang lama.
"Investasi di luar lahan kurang lebih sekitar Rp 5 miliar. Kita udah nggak mikir laba rugi lagi. Kita dorong programnya Pak Jokowi dulu. Biar masyarakat menikmati. Kalau laba rugi, Rp 5 miliar itu lama banget," ujar Nery.
AKR saat ini sudah membangun 2 SPBKB di daerah Kalimantan Barat. Rencananya hingga akhir tahun nanti, AKR akan menambah minimal dua SPBKB lagi di Kalimatan dan Lampung. Pada 2018 mendatang, Nery menjelaskan, pihaknya akan menambah sekitar lima SPBKB lagi di beberapa daerah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika