REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Spanyol percaya kelompok yang bermarkas di Rusia menggunakan media sosial untuk gencar mempromosikan referendum kemerdekaan Katalunya pada bulan lalu dalam upaya mengacaukan Spanyol, kata menteri Spanyol, Senin (13/11).
Menteri pertahanan dan menteri luar negeri Spanyol mengatakan, mereka memiliki bukti kelompok Rusia pada jajaran swasta dan negara bagian, serta kelompok di Venezuela, menggunakan Twitter, Facebook dan laman lain untuk gencar menyiarkan alasan pemberontakan tersebut dan mengarahkan pendapat umum di baliknya menjelang referendum pada 1 Oktober.
Pemimpin pemberontak Katalunya membantah campur tangan Rusia membantu mereka dalam pemungutan suara tersebut.
"Yang kami ketahui pada saat ini adalah bahwa yang terjadi itu sebagian besar berasal dari wilayah Rusia," kata Menteri Pertahanan Spanyol Maria Dolores de Cospedal tentang dukungan Internet berpangkalan di Rusia.
"Terdapat kelompok publik dan swasta, yang mencoba untuk mempengaruhi situasi dan menciptakan ketidakstabilan di Eropa," katanya kepada wartawan pada pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Uni Eropa di Brussels.
Ketika ditanya apakah Madrid yakin akan tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis, juga pada pertemuan tersebut, mengatakan: "Ya, kami memiliki bukti."
Dastis mengatakan Spanyol telah mendeteksi akun palsu di media sosial, setengahnya ditelusuri kembali ke Rusia dan 30 persen lagi ke Venezuela, dibuat untuk memperkuat keuntungan yang disebabkan oleh separatis dengan menerbitkan kembali pesan dan kiriman.
Ramon Tremosa, anggota parlemen Uni Eropa untuk partai PDeCat pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemont, mengulangi pada Senin bahwa campur tangan Rusia tidak berperan dalam referendum tersebut.
"Mereka yang mengatakan bahwa Rusia membantu Katalunya adalah mereka yang telah membantu armada Rusia dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari boikot UE," demikian cuitan Tremosa, merujuk laporan media Spanyol bahwa Spanyol mengizinkan kapal perang Rusia untuk melakukan pengisian bahan bakar di pelabuhannya.
Mereka yang mengikuti pemungutan suara dalam referendum memilih kemerdekaan. Namun jumlah pemilih hanya sekitar 43 persen, karena orang-orang Katalan yang mendukung bagian Spanyol yang tersisa kebanyakan memboikot pemungutan suara tersebut.
Pemungutan suara separatis telah menjerumuskan Spanyol, ekonomi terbesar keempat zona euro, ke dalam krisis konstitusional terburuk sejak kembali ke demokrasi pada 1970-an.
Dastis mengatakan telah membahas masalah ini dengan Kremlin. Moskow telah berulang kali membantah adanya gangguan tersebut dan menuduh Barat melakukan kampanye untuk mendiskreditkan Rusia.
NATO percaya Moskow terlibat dalam strategi perang informasi dan disinformasi, yang sengaja dibuat mendua untuk memecah Barat dan merusak persatuannya mengenai sanksi ekonomi, yang diberlakukan di Rusia, setelah pencaplokan Krimea pada 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika