REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid menyebut terjadi dinamika tinggi dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11) hari ini. Hal ini berkaitan pembahasan sikap resmi Partai Golkar pascaditahannya Ketua Umum PG Setya Novanto.
"Sekarang dinamika msih sangat tinggi, saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengurus siapa saja untuk memberikan masukkan. Jadi mencari jalan keluar di mana jalan keluar itu apa pun keputusannya untuk kebersamaan," ujar Nurdin di sela-sela jeda Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.
Namun demikian, Nurdin membantah jika dalam rapat terjadi perdebatan yang alot dan friksi antara pengurus DPP Partai Golkar. Menurutnya, ia selaku pimpinan rapat pleno memang mempersilakan peserta rapat yang dihadiri oleh 267 anggota tersebut untuk memberi masukan. "Tidak ada friksi, tidak deadlock, tidak alot, hanya saja banyak yang bicara. Bayangkan kalau satu orang bicara lima menit. Masih banyak pendapat," katanya.
Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap terjadi perdebatan alot dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Selasa (21/11). Perdebatan tersebut antara lain antara pihak yang ingin tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan yang tidak.
"Saya bisa mengatakan bahwa perdebatannya keras antara yang mempertahankan (Novanto) dan tidak mempertahankan," ujar Agus.
Menurut Agus, di babak pertama rapat pleno memang membahas dua hal yakni perlukah penunjukkan pelaksana tugas (Plt) ketua umum atau dilakukan musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti definitif Novanto. Para pengurus tersebut kata Agus, diberikan kesempatan oleh pimpinan pleno yakni Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memberikan pandangannya.
Namun dalam pandangan tersebut terjadi perbedaan pendapat yang cukup alot antara pengurus DPP Partai Golkar tersebut. "Ada yang anggap perlu plt ada yang anggap tidak perlu plt," ujar Agus.
Bahkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR tersebut mengatakan, masih cukup banyak pengurus yang memang ingin mempertahankan Novanto sebagai Ketua umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika