Jumat 24 Nov 2017 19:15 WIB

6 Bahasan Rekomendasi Munas NU untuk Pemerintah

Rep: M Nursyamsi/ Red: Agung Sasongko
Presiden Joko Widodo bersama Rais Am, Mustasyar, dan Ketum PBNU, serta Gubernur NTB menabuh Gendang Beleq menandari dibukanya Munas Alim Ulama dan Konbes NU
Foto: dok. kemenag.go.id
Presiden Joko Widodo bersama Rais Am, Mustasyar, dan Ketum PBNU, serta Gubernur NTB menabuh Gendang Beleq menandari dibukanya Munas Alim Ulama dan Konbes NU

REPUBLIKA.CO.ID,  LOMBOK BARAT -- Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas sejumlah persoalan penting pada sidang komisi rekomendasi.

Dalam sidang yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Labuapi, Lombok Barat itu, Masduki Baidlowi sebagai pimpinan sidang komisi menjelaskan enam persoalan penting tersebut.

Pimpinan sidang komisi rekomendasi Masduki Baidlowi mengatakan, ada enam persoalan penting yakni ekonomi dan kesejahteraan, penanggulangan radikalisme, sosial dan kesehatan, pendidikan, politik dalam negeri dan internasional, dan perdamaian timur tengah.

"Keenam persoalan tersebut dibahas untuk mengerucutkan tema besar Munas dan Konbes NU 2017 di NTB ini," ujar Masduki di Ponpes Darul Quran Bengkel, Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (24/11).

Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan, NU sebagai jamiyah atau organisasi telah banyak berkiprah untuk kepentingan agama, negara, bahkan dalam skala global. Forum Munas dan Konbes NU ini, menurut keponakan Gus Mus tersebut merupakan salah satu wadah untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting.

Gus Yahya menyoroti persoalan radikalisme sebagai persoalan pelik yang sampai saat ini masih perlu pencegahan, baik secara ideologis maupun identifikasi hal-hal yang menjadi dampak timbulnya gerkan-gerakan radikal.

"Bagi saya, penting untuk memahami persoalan radikalisme ini dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, tatanan sosial, dan lain-lain," kata Gus Yahya.

Gus Yahya mengaku sering melihat upaya propaganda radikal di berbagai kanal media. Menurut Gus Yahya, kelompok radikal selalu menghadirkan dalil-dalil Alquran dan Hadis sebagai alat pembenaran gerakannya.

"Jadi, penting bagi kita untuk memahami dalil-dalil agama dan akar persoalan radikalisme itu sendiri," ungkap Gus Yahya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement