REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai DPD I (tingkat provinsi) Partai Golkar sepatutnya mengajukan usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada DPP Golkar. Sebab, penetapan tersangka terhadap ketua umumnya, Setya Novanto, telah mencoreng citra Golkar dan menurunkan elektabilitasnya.

Namun, menurut Ubedilah, jika DPD I Golkar tidak menyampaikan usulan Munaslub itu, maka ada yang patut dipertanyakan. Ini menandakan bukan hanya DPP yang tidak peka terhadap respons masyarakat terhadap kondisi Golkar saat ini, tapi juga DPD I.

"Jika DPD tingkat I Golkar tidak mengajukan solusi Munaslub itu, maknanya struktur Golkar di tingkat paling bawah telah terjangkit semacam situasi gelap mata dan buta hati," tutur pengajar sosial politik di UNJ ini, kepada Republika.co.id, Ahad (26/11).

Ubedilah tidak ingin berandai-andai mengenai apa yang bisa membuat DPD I tidak mengajukan usulan Munaslub. Hanya saja, DPD I Golkar bila perlu melihat perilaku elit partainya saat ini sebagai fakta yang bisa mengancam elektabilitas.

"Struktur Golkar di tingkat daerah, hatinya tidak sensitif dan tidak responsif terhadap kekecewaan rakyat pada Golkar jika Setnov yang sudah jadi tersangka tidak diganti," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika