Sekretaris Tim Perumus Rekomendasi Rakernas ke-3 MUI, Arif Fahrudin mengatakan, poin pertama rekomendasi, politik Indonesia yang bebas aktif merupakan amanat Pembukan UUD 1945. Untuk itu, MUI lebih mendorong pemerintah agar menjadi inisiator perdamaian (peace maker).

 

"Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan perdamaian di kawasan konflik dan peperangan seperti di kawasan Timur Tegah dan kawasan lainnya," kata Arif saat membacakan Rekomendasi Rakernas ke-3 MUI di Hotel Sahira, Rabu (29/11) malam.

 

Ia melanjutkan, kedua, mendesak PBB agar dapat menjadi inisiator dan berperan aktif dalam menentukan nasib suku Rohingya di Myanmar. Terutama dalam menentukan status kewarganegaraan yang selama ini tidak diakui (stateless). Hal ini sesuai dengan piagam PBB tentang Jaminan Hak Kelompok Minoritas.

 

Kemudian poin ketiga rekomendasi, ia menyampaikan, mendesak negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar dapat meningkatkan kebersamaan dalam mengatasi kesenjangan politik, ekonomi dan sosial budaya di negara-negara Islam. Dengan prinsip saling menghargai kedaulatan politik.

 

"Untuk itu, MUI melalui konsep Islam Wasatiyyah bersedia menjadi inisiator dan promotor untuk menciptakan tatanan dunia yang aman dan damai," ujarnya.

 

Arif menambahkan, sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan melibatkan MUI khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah umat Islam di dunia. Poin keempat rekomendasi, dalam membangun peradaban dunia yang damai di berbagai kawasan dunia Islam. MUI mengajak OKI dan organisasi regional serta Internasional lainnya agar dapat mempromosikan Islam Wasatiyyah.

 

Ia menerangkan, tujuannya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Islam yang moderat, tasamuh, tawazun dan cinta damai. Untuk mengantisipasi ekstremisme dan terorisme. Dalam hal ini, MUI menginisiasi pembentukan forum kerjasama antar majelis ulama sedunia.

 

"Kelima, mendesak PBB, OKI dan berbagai organisasi regional lainnya untuk mengurangi ketegangan di kawasan konflik," ujarnya.

 

Dikatakan Arif, serta mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan bermotif politik keagamaan. Seperti peledakan bom di Sinai Mesir baru-baru ini yang merenggut nyawa ratusan jiwa.