REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meskipun belum keputusan final, namun menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi rencana tersebut bisa benar-benar diwujudkan oleh Trump.

"Di eraTrump, dukungan ke Israel semakin menguat dan dialog dengan Palestina berkurang.Trump lebih suka menjaga hubungan dengan Israel daripada menciptakan perdamaian kawasan. Makanya tidak heran kalau nantinya AS benar-benar menetapkan dukunganitu," kata Yon kepada Republika.co.id,Senin (4/12).

Keputusan tersebut,kata Yon, menandakan AS benar-benar menunjukkan dukungan penuhnya terhadap Israel. Padahal Yerusalem merupakan wilayah pendudukan. Sedangkan Palestina menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota Palestina merdeka. Hal itu juga berarti bahwa AS menutup pintu untuk Palestina dan menunjukkan sikap aslinya sebagai pendukung Israel di TimurTengah.

Baca juga, Ini Skenario Penghancuran Masjid Al-Aqsha. 

Menteri Luar Negeri Retno Sumardi telah memanggil duta besar AS di Jakarta untuk datang ke kantor Kemenlu pada Senin (4/12), dan Retno menyampaikan keprihatinan Indonesiaatas rencana keputusan besar tersebut. Sementara Dubes AS Joseph R. Donovan Jr. menjelaskan bahwa keputusan tersebut belum final.

Yon meminta agar Indonesia bersikap tegas menolak rencana itu. Karena keputusan ini akan mencederai proses perdamaian Timur Tengah. "RI perlu menggalang dukungan ke negara-negara anggota OKI untuk menyatakan sikap keprihatinan terhadap kebijakan AS yang bakal merusak perdamaian dan berdampak pada eskalasikonflik di Timur Tengah," ujarnya.

Indonesia juga perlu untuk menyuarakannya hal ini dalamforum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Jika hal itu dibiarkan, kata dia, artinya duniamerestui proses perampasan dan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika