Senin 04 Dec 2017 20:41 WIB

Pangdam Siliwangi Ingatkan Bahaya Kerusakan Hutan

Rep: Djoko Suceno/ Red: Hazliansyah
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo (kiri) berbicara dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Agung Budi M disela-sela acara Commando Call di Graha Manggala Siliwangi, Jumat (24/11).
Foto: Republika/Djoko Suceno
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo (kiri) berbicara dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Agung Budi M disela-sela acara Commando Call di Graha Manggala Siliwangi, Jumat (24/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Mordano menegaskan jika kerusakan hutan akan memiliki dampak yang besar. Bahkan ia mengibaratkan bahayanya akan lebih parah dari terorisme. Karena itu kerusakan hutan harus segera diatasi.

"Harus satu komando. Seluruh elemen masyarakat bersatu untuk mengatasi kerusakan hutan (lingkungan) dalam satu komando," ujar dia dalam sambutannya pada acara penananam pohon di kawasan Situ Cisanti, Pangalengan, Kabupaten Bandung, kemarin.

Saat ini, kata Doni, kondisi Sungai Citarum yang menyuplai sekitar 80 persen bahan baku air bersih untuk masyarakat Jakarta dalam kondisi tercemar. Penyebbanya sangat banyak. Mulai dari limbah rumah tangga, limbah industri, perusakan lingkungan, hingga pola hidup masyarakat. Baik yang ada di hulu maupun sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

"Masyarakat Sunda sangat menghargai air. Itu dibuktikan setiap nama sungai pasti diawali dengan kata Ci (air). Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki kondisi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan," ujar dia.

Kepala BPLH Provinsi Jabar, Anang Sudarna, mengatakan, untuk memperbaiki kondisi Sungai Citarum, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyatukan seluruh potensi yang ada.

"Ini satu-satunya pilihan. Persoalan sangat berat karena itu seluruh kekuatan yang ada di masyatakat harus bersatu dibawah satu komando Kodam III Siliwangi," kata dia.

Menurut Anang, dalam mengatasi persoalan Citarum seluruh elemen masyarakat bergerak dengan mengoptimalkan perannya. Kodam yang memiliki personel hingga ke desa-desa berperan menjadi komando.

"Pemprov, pemkab dengan perannya bisa lebih optimal. Polri dengan kewenangan penegakkan hukumnya bekerja lebih maksimal lagi. Jika ini dilakukan persoalan Citarum akan bisa diatasi." Saya sangat yakin," kata dia menandaskan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement