REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina, bersama Pemda dan Hiswana Migas, melakukan upaya pengamanan ketersediaan elpiji 3 kg bersubsidi pada periode awal Desember 2017. Upaya tesebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan elpiji 3 kg bersubsidi di masyarakat dengan melakukan pemeriksaan lapangan, operasi pasar, dan penambahan pasokan di sejumlah titik yang diduga terjadi kelangkaan pada periode awal Desember 2017.
Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito memastikan bahwa ketahanan stok nasional elpiji berada pada kondisi aman yaitu 18,9 hari di atas stok minimal 11 hari.
Sebelumnya, pada masa libur panjang akhir pekan di awal Desember 2017, telah terjadi peningkatan kebutuhan elpiji 3 Kg bersubsidi di wilayah Depok, Bogor, dan sebagian Jakarta. Namun dari pantauan beberapa lokasi operasi pasar sejak Senin (4/12) yang dilakukan Pertamina, ada beberapa titik yang ternyata sepi peminat.
Salah satunya adalah operasi pasar yang digelar di Paledang, Bogor pada Kamis (7/12) yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah tercukupi. Tingginya permintaan terhadap elpiji 3 kg bersubsidi ini ditengarai akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.
"Hal ini diperkuat dengan adanya temuan di lapangan bahwa LPG 3 kg bersubsidi digunakan oleh pengusaha rumah makan, laundry, genset, dan rumah tangga mampu," ucap dia melalui siaran pers.
Berdasarkan data penyaluran harian elpiji 3 kg bersubsidi, hingga akhir November 2017, realisasi penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi telah mencapai 5,750 juta MT, atau 93 persen dari kuota yang ditetapkan pada APBN-P 2017 sebesar 6,199 juta MT. Sampai dengan akhir Desember 2017, penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi diperkirakan akan melebihi kuota sekitar 1,6 persen di atas kuota APBN-P 2017 tersebut.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kelangkaan gas elpiji 3 kg menuturkan kelangkaan gas yang sempat dialami berlum lama ini dipicu oleh dua hal. Menurutnya, pemicu pertama kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang tidak seimbang antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg. Akibatnya, banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.
"Selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis, mudah dibawa. Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini," kata Tulus melalui keterangan resminya, Jumat (8/12).
Penyebab kedua, adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah. Pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup menjadi distribusi terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya.
"Kondisi ini makin parah apabila terjadi penyimpangan atau pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar," kata dia.
Dari sisi kebijakan subsidi, kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg yang semula sebanyak 6,5 metrik ton dipangkas menjadi 6,1 metrik ton.
Dia pun mengimbau agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Bahkan, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktek distribusi dan melakukan pengoplosan.
"Kepolisian harus lebih bergigi untuk melakukan law enforcemen. PT Pertamina juga harus tegas untuk memutus kerjasama dengan distributor nakal. Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar. Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin keberadaannya," kata Tulus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika