REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator bidang perekonomian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai pengunduran diri Setya Novanto dari ketua DPR diikuti dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai pengganti tidak sesuai prosedur yang berlaku di partai, terutama Partai Golkar.
Hal ini karena keputusan pergantian ketua DPR sesuai rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November lalu memutuskan semua keputusan strategis dibahas dahulu oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Idrus Marham, dengan ketua harian beserta koordinator bidang di Golkar.
Airlangga mengatakan sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapan dewan. “Karena itu tentu ini berproses di luar jalur yang biasanya yang ditempuh di partai politik apalagi terutama Partai Golkar," ujar Airlangga di sela-sela menghadiri sarasehan nasional bertajuk "Merumuskan Pembaharuan dan Kebangkitan Partai Golkar" di Manhattan Hotel, Casablanca Kuningan, Jakarta Selatan pada Ahad (10/12).
Menteri Perindrustrian tersebut menilai semestinya pemilihan ketua DPR oleh DPP Golkar dipikirkan usai musyawarah nasional luar biasa digelar dan sudah terpilih ketua umum. Apalagi, keinginan munas luar biasa saat ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, justru ada penunjukan mendadak yang dilakukan oleh Novanto tanpa persetujuan rapat pleno DPP Partai Golkar. Dengan dmeikian, hal ini pun tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR.
Dia mengatakan semua pihak seharusnya menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara. Penghormatan itu di antaranya ditunjukkan lewat proses-proses yang dilakukan oleh parpol, apalagi dalam agenda yang begitu besar yaitu mengenai ketua DPR.
“Nah itu harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa daripada kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sifatnya dadakan," ujar Airlangga.
Namun, Airlangga enggan mengomentari lebih jauh terkait manuver yang dilakukan Novanto demi mempertahankan kroni-kroninya terkait kekuasannya di DPR. Airlangga juga enggan bicara lebih jauh mengenai dugan 'deal-dealan' politik atas penunjukan Aziz.
Airlangga justru meyakini, pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR akan bijak dalam menindaklanjuti keputusan tersebut. "Kan di DPR itu ada mekanisme,” kata dia.
Dia mengatakan pimpinan DPR akan menerima surat pemberitahuan terkait penggantian Novanto sebagai ketua lembaga legislatif tersebut oleh Aziz. Selanjutnya, surat itu harus disampaikan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Kemudian, menurut dia, Bamus DPR perlu mengadakan rapat yang membahas penggantian itu. “Di mana rapat itu yang mengagendakan agenda-agenda dalam rapat paripurna DPR. Saya masih percaya pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR masih melihat secara jernih," kata dia.
Sebelumnya, Setya Novanto dilaporkan sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik tersebut menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat yang ditujukannya kepada Fraksi Golkar.
Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika