REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kabupaten Pangandaran menindaklanjuti laporan kerusakan akibat gempa pada Jumat (15/12) lalu. Pihak DPKPB mulai hari ini menggencarkan verifikasi data kerusakan yang terjadi.

Kepala DPKPB Pangandaran Nana Ruhena mengatakan, tim verifikasi disebar ke berbagai titik terdampak bencana. Anggota tim verifikasi pun beragam supaya bisa berjalan cepat dan optimal.

"Sekarang tim verifikasi gabungan 31 tim turun ke lapangan. Tim gabungannya ada dari (Dinas) PU, BPBD, Setda, Dinsos, Relawan dan dibantu tim setempat aparat desa babinmas dan babinsa," katanya pada Republika, Senin (18/12).

Ia menyebut tim yang disebar terbilang banyak supaya laporan verifikasi rampung dalam waktu singkat. Sebab, pihak BPBD mesti melaporkan hasil verifikasi dalam waktu dekat ini.

"Tiga hari sampai Rabu verifikasinya, hari Kamis data harus sudah final. Datanya harus valid Kamis," ujarnya.

Kemudian, hasil verifikasi dapat digunakan untuk pengucuran bantuan pada korban gempa. Bantuan bisa digunakan untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan.

"(Hasil verifikasi) Untuk perbaikan oleh pemda. Kalau tidak mampu minta bantu ke pemprov dan ke pusat," ucapnya.

Namun, Nana belum bisa memastikan berapa anggaran bantuan yang bisa dikucurkan oleh Pemkab Pangandaran. "Lihat hasil verifikasi dulu dan kondisi anggaran serta bantuan CSR," sebutnya.

Diketahui, total kerusakan infrastruktur di Pangandaran yaitu sebanyak 469 bangunan sampai dengan Ahad, (17/12) malam. Rinciannya, 255 rumah rusak ringan, 117 rumah rusak sedang dan 75 rumah rusak berat. Selain rumah, kerusakan melanda bangunan masjid dengan delapan rusak ringan dan dua rusak sedang, 1 kantor rusak ringan, 1 bangunan madrasah rusak ringan, satu tempat pelelangan ikan rusak ringan, dan satu hotel rusak ringan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika