REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki menyambut keputusan Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menolak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (AS). Menurut Ankara keputusan ini sangat bermakna bagi rakyat Palestina.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang menghadiri sesi voting di Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12), bergembira dengan ditolaknya keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Para anggota PBB telah menunjukkan bahwa martabat dan kedaulatan tidak dijual," ujarnya setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB usai.
Dalam sesi voting Majelis Umum PBB sebanyak 128 negara memilih menyetujui resolusi yang dengan tegas meminta AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sedangkan sembilan negara menentang resolusi tersebut dan 35 negara lainnya memilih abstain.
Cavusoglu mengapresiasi keputusan negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. "Turki, Palestina, dan pendukung lainnya mengucapkan terima kasih kepada setiap negara yang mendukung resolusi ini di Majelis Umum PBB," ujarnya.
Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag pun menyambut diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum PBB. Ia secara khusus menyanjung 128 negara yang memutuskan untuk meloloskan resolusi tersebut.
"128 negara ini menunjukkan bahwa mereka, sebagai negara berdaulat dan merdeka, tidak menyerah pada ancaman dan penindasan yang jelas oleh AS," kata Bozdag, dikutip laman Anadolu Agency
Sebelum pemungutan suara di Majelis Umum PBB dilaksanakan, AS memang melayangkan ancaman kepada negara-negara yang akan menentang keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Adapun ancaman tersebut berupa pemotongan bantuan finansial kepada negara terkait.
Pada awal Desember lalu, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini memicu gelombang protes serta kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab dan Muslim. Pengakuan Trump tersebut dinilai telah menabrak dan melanggar berbagai kesepakatan serta resolusi internasional terkait Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika