REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- Pihak berwenang di Shanghai menutup laman Marriott International Inc versi lokal setelah jaringan hotel internasional terbesar di dunia itu mencantumkan Tibet dan Taiwan sebagai negara yang terpisah dari Cina dalam kuesioner pelanggannya. Atas insiden tersebut, Cina menuduh Marriott tidak menghargai kedaulatan negaranya.  

Hukuman terhadap Marriott berlaku selama satu pekan mulai Kamis (11/1). Selain itu, Pengawas Cyberspace Shanghai mengumumkan, aplikasi telepon seluler Marriott juga akan ditutup. Langkah tersebut dipastikan akan mengganggu kemudahan pemesanan kamar hotel.

Netizen Cina bereaksi keras terhadap Marriott. Mereka melampiaskan kemarahannya melalui media sosial Weibo. Marriott yang merupakan perusahaan asal AS langsung mengajukan permintaan maaf di hari yang sama.

"Marriott International menghormati kedaulatan Cina dan integritas teritorialnya. Kami dengan tulus meminta maaf atas tindakan yang menyebabkan kesalahpahaman mengenai sikap tersebut di atas," kata perusahaan tersebut melalui akun resminya di Weibo, dilansir dari Reuters.

Dalam kuesioner berbahasa Mandarin yang dikirim ke pelanggan beberapa hari yang lalu, Marriott mencantumkan Tibet, Hong Kong, Macau dan Taiwan sebagai negara terpisah. Padahal, Cina mengklaim kedaulatannya atas keempat wilayah tersebut, meskipun Taiwan memerintah sendiri dan memiliki pemilihan demokratis.

Pemerintah Shanghai mengatakan telah meminta Marriott untuk mencatat semua konten yang relevan. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua konten yang diposkan di laman dan aplikasi daring untuk mencegah hal serupa. Tak hanya itu, mereka juga ingin Marriott segera menangani kekhawatiran masyarakat untuk menghilangkan dampak negatif atas insiden itu.

Selain itu, pihaknya jugamengatakan bahwa kantor pengawasan pasar Huangpu di Shanghai sedang melakukan penyelidikanterhadap Marriott. Penyelidikan itu atas dugaan melanggar undang-undang keamanan siber dan hukum iklan Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika