REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang paham akan produk keuangan masih rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Universitas Padjajaran (Unpad).
"PNS di lingkungan Pemprov Jabar yang mengerti produk keuangan hanya 12 persen," ujar Sekda Jabar Iwa Karniwa, saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/1).
Iwa menjelaskan, jika dikalkulasikan pada 2017 lalu, dari total jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 12.600 orang, hanya 1.512 ASN yang mengerti produk keuangan.
"Jumlah ASN di lingkungan Pemprov 12.600 dengan pemahaman produk keuangan yang masih rendah," kata Iwa.
Dengan begitu, maka ASN di Jabar berisiko tinggi menjadi korban penipuan keuangan. Salah satunya investasi bodong yang kerap terjadi di Jabar.
Oleh karenanya, pada 2018 ini Pemprov dikatakan Iwa akan berupaya meningkatkan literasi keuangan khususnya bagi ASN Pemprov Jabar.
"Literasi keuangan diarahkan kepada ASN untuk mencegah investasi ilegal," katanya.
Saat ini, kata dia, inklusi keuangan yang ditargetkan oleh pemerintah yakni 70 persen pada 2019 mendatang. Sedangkan di Jabar menurut Iwa, sudah mencapai 68 persen.
"Jadi 2019 itu 75 persen, jadi kita kejar sekitar 7 persen," katanya.
Peredarang uang meningkat
Ikuti Whatsapp Channel Republika