REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), membuat Kesepakatan dengan PT Angkasa Pura II untuk pengelolaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), Senin (22/1l. PT Angkasa Pura (AP) II mendapatkan hak pengelolaan bandara yang ada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tersebut.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, ia mengapresiasi, kerja sama yang dilakukan BIJB dan AP II. Sebab kerja sama ini menjadi bagian dari sejarah mengingat dalam pengoperasian suatu bandara melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN0 dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus.
"Ini sejarah baru, bandara pertama yang dioperasikan BUMN dan BUMD sekaligus," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher.
Aher menjelaskan, kerja sama pengoperasian BIJB tersebut untuk 17 tahun ke depan. Ini sejarah yang harus disyukuri, karena ini bandara pertama yang dioperasikan bersama-sama antara BUMN dan BUMD. Serta, pembangunannya bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pemerintah pusat. Ia berharap, dengan selesainya Kerja Sama Operasi (KSO) ini akan ada kejelasan bandaranya pasti akan selesai dibangun.
"Mudah-mudahan 15 persen lagi dikebut tiga bulan ke depan, pengoperasian 2018 jadi kenyataan diresmikan bandara baru, pemberangkatan haji 2018," katanya.
Aher menilai, KSO selama 17 tahun itu cukup. Kerja sama yang dilakukan pun, akan saling menguntungkan antara BUMN dan BUMD. Keduanya, merupakan perusahaan milik negara.
Aher optimistis awal Mei bisa soft launching. Sehingga, grand launchingnya Juni. "Semoga saya belum pensiun. Sehingga saya bisa hadir sebagai Gubernur Jabar. Nggak hadir juga nggak apa-apa. Yang penting di BIJB terpatri," katanya.
Nantinya bandara yang akan beroperasi pada pertengahan 2018 sekaligus bisa melayani penerbangan haji ini,akan dikelola AP II selaku operator. Dengan durasi 17 tahun atau sampai 2035 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika