REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Pembangunan tanggul raksasa untuk menanggulangi bencana rob dan banjir di Kabupaten Pekalongan, mencapai babak baru. Setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan Desember 2017 lalu, pembangunan fisik mulai dilaksanakan pada akhir Januari 2018 ini.
Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, berharap dengan adanya tanggul maka bencana rob dan banjir akibat air laut pasang yang selama ini terjadi wilayah utara Kabupaten Pekalongan, akan dapat teratasi.
"Dari hasil penelitian, sebagian wilayah utara Kabupaten Pekalongan memang sudah terjadi penurunan tanah sejak tahun 2008. Karena itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rob adalah dengan membuat tanggul. Bukan membuat kanal, karena air tidak mau terbuang ke laut," ujar Asip usai groundbreaking pelaksanaan pembangunan fisik tanggul, Rabu (24/1).
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Asip mengatakan, biaya pembangunan tanggul berasal dari anggaran pemerintah pusat yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwono, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkab dan Kota Pekalongan. Total anggarannya mencapai Rp 517 miliar.
"Dana sebesar itu untuk membangun tanggul sepanjang enam kilometer melintasi wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Untuk wilayah Kota Pekalongan, tanggul yang dibangun sepanjang 1,7 kilometer dan Kabupaten Pekalongan sepanjang 4,3 kilometer," jelasnya.
Pembangunan tanggul direncanakan selesai pada akhir tahun 2019.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutan yang dibacakan Sekda Provinsi Jateng Sri Puryono, berharap pembangunan tanggul ini bisa meminimalisir bencana rob atau banjir di sekitar pesisiran tersebut.
"Kami juga menyampaikan terima kasih pada seluruh warga yang telah rela dan ikhlas lahannya digunakan untuk kegiatan ini," ujar Sri.
Gubernur juga meminta pihak pelaksana proyek untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai beberapa pekerjaan yang dilaksanakan. Bahkan kalau memungkinkan, pelaksana proyek bisa lebih banyak melibatkan masyarakat sesuai kemampuan yang mereka miliki.
"Buat mereka tidak sekedar tahu dan paham, namun juga ikut terlibat dalam fisik dan psikis pada program ini. Dengan demikian, warga juga memiliki rasa memiliki sehingga dapat meminimalisir komplain dari warga," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika