REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat melakukan impor jagung. Menurutnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan yang terjadi di NTB

"Saya kira jangan dulu, jagung kita masih cukup, produksi 2,1 juta ton dari sebelumnya yang sebesar 900 ribu ton, ada kenaikan luar biasa," ujar Amin di Mataram, NTB, Kamis (8/2).

Amin menilai, masyarakat dan industri di NTB tidak menginginkan adanya impor jagung karena dinilai tidak dibutuhkan. Amin menyebutkan, strategi NTB dalam peningkatan produksi jagung sudah cukup bagus. Selain itu, harga jagung dinilai berpihak bagi petani.

"Secara ekonomi (impor jagung) merugikan petani kita, sejauh ini kita tidak butuh (impor) jagung karena industri yang butuh jagung tidak banyak dan signifikan," ujar Amin.

Kendati begitu, Amin memperkirakan impor jagung digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan jagung di daerah-daerah lain. "Kalau (pemerintah) pusat impor mungkin untuk daerah lain yang membutuhkan. Kalau kita impor jagung kira-kira untuk apa jagung itu ke sini (NTB), apa ada pabrik pakan atau olahan di sini, kan tidak ada, selama ini kita ekspor saja tidak perlu impor," ucap Amin.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). "Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, Ahad (4/2).

Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Impor jagung untuk pemenuhan kebutuhan pangan hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog dan perusahaan pemilik API-P. Sementara impor jagung untuk bahan baku industri hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pemegang API-P.

Jagung yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Untuk mendapatkan persetujuan impor tersebut, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan izin secara elektronik, dengan melampirkan API-P, dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Selain itu, bukti penguasaan tempat penyimpanan dan surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung. Saat ini, impor jagung tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. "Sesuai arahan rakor di tim tata niaga impor (tanpa rekomendasi), untuk melakukan penyederhanaan perizinan," ujar Oke.

Pada 2017, total persetujuan impor jagung yang telah dikeluarkan sebanyak 524.425 ton. Dari jumlah persetujuan impor tersebut, total realisasi sebesar 301.487 ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika