REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pengadilan Pidana Internasional (ICC) berencana memeriksa Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Ia diperiksa karena diduga bertanggung jawab atas tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan saat gencar memerangi peredaran narkoba di negaranya.
Sebuah laporan yang disusun tokoh oposisi Filipina telah diserahkan ke ICC tahun lalu. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa Duterte terbukti bertanggung jawab atas eksekusi mati di luar hukum dan pembunuhan massal ketika mengobarkan kampanye melawan peredaran narkoba.
Gary Alejano, seorang politikus oposisi Filipina mengatakan, diajukannya laporan ke ICC merupakan bukti bahwa klaim mereka memiliki legitimasi. Di sisi lain, diajukannya laporan tersebut akan memberi secercah harapan bagi para korban yang menjadi keganasan Duterte dalam memerangi narkoba.
Baca juga, Duterte Buka Kemungkinan Darurat Militer Filipina.
"Di negara ini orang bingung ke mana harus pergi jika anggota keluarganya merasa menjadi korban perang terhadap narkoba. Mereka tidak bisa pergi ke kepolisian karena mereka terlibat, mereka pun tidak bisa pergi ke departemen kehakiman karena sekretaris akan mengatakan tidak ada pembunuhan di luar hukum," kata Alejano seperti dilaporkan laman the Guardian, Kamis (8/2).
Tidak hanya lembaga atau institusi hukum, parlemen pun tidak akan mau membantu para korban tersebut. "Ketika kami meminta penyelidikan oleh parlemen, kami tidak bisa mendapatkan pendengaran yang tidak memihak karena mereka menutup-nutupi (kesalahan) presiden," kata Alejano.
Rangkaian fenomena ini yang akhirnya mendorong Alejano dan tokoh oposisi lainnya mengajukan laporan tentang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Duterte ke ICC. "Ada pelanggaran tegas dan terang-terangan terhadap peraturan undang-undang di Filipina saat ini, jadi ICC adalah satu-satunya yang bisa masuk," ujarnya.
Investigasi yang akan dilakukan ICC dilaporkan hanya bersifat sementara. Juru bicara Duterte, Harry Roque, mengatakan penyelidikan oleh ICC sebenarnya hanya membuang-buang waktu dan sumber daya pengadilan.
Roque mengklaim ribuan orang yang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba adalah para tersangka yang menolak ditangkap. Namun kelompok hak asasi manusia (HAM) dan lawan politik Duterte selalu menuding bahwa banyak pembunuhan telah dilakukan pemerintah dan ditutup-tutupi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika