REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menunjukkan kekecewaannya terhadap sanksi baru AS yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan kepada Korea Utara (Korut). Menurut Beijing, sanksi baru AS yang menargetkan perusahaan-perusahaan Cina secara sepihak itu berisiko merusak hubungan kerja sama antara kedua negara.
Pada Jumat (23/2), AS mengumumkan paket sanksi terbesar untuk memaksa Korut melepaskan progran rudal balistik dan nuklirnya. Presiden AS Donald Trump memperingatkan, akan sangat disayangkan bagi dunia jika langkahnya dalam sanksi ini tidak berhasil.
Departemen Keuangan AS menyetujui pemberian sanksi terhadap satu individu, 27 perusahaan, dan 28 kapal. Target sanksi tersebut termasuk seorang pemegang paspor Taiwan, serta perusahaan pelayaran dan energi di Cina daratan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura.
Sanksi itu akan memblokir aset yang dimiliki oleh perusahaan dan individu tersebut di AS dan melarang warga AS untuk bekerja sama dengan mereka. Dalam sebuah pernyataan singkat, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pemerintahannya selalu menerapkan secara penuh dan menyeluruh resolusi PBB terhadap Korut. Beijing juga sama sekali tidak mengizinkan warga atau perusahaannya untuk melakukan pelanggaran terhadap resolusi itu.
"Cina dengan tegas menentang AS yang memberlakukan sanksi sepihak dan yurisdiksi bersenjata panjang sesuai dengan hukum nasionalnya terhadap entitas atau individu Cina," kata kementerian tersebut.
"Kami telah mengajukan pernyataan tegas kepada AS tentang masalah ini, dan meminta AS segera menghentikan tindakan keliru tersebut agar tidak membahayakan kerja sama bilateral di wilayah yang bersangkutan," tambahnya.
Cina telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap sanksi apa pun terhadap Korut yang tidak dikeluarkan di dalam kerangka PBB. Cina menegaskan, mereka telah sepenuhnya memberlakukan sanksi yang sudah ada dan sudah sangat sulit.
Perdagangan Cina dengan Korut pada Januari lalu turun ke tingkat terendah sejak Juni 2014. Hal ini menjadi bukti terbaru bahwa Cina terus menekan negara tetangganya yang terisolasi itu sesuai dengan sanksi perdagangan PBB.
Cina masih menjadi mitra dagang terbesar dan satu-satunya sekutu utama Korut. Meskipun, keseluruhan perdagangan telah turun dalam beberapa bulan terakhir karena sanksi.
Sanksi terakhir yang dikeluarkan AS telah menargetkan dua perusahaan perkapalan Cina, yaitu Weihai World-Shipping Freight yang berbasis di Shandong dan Shanghai Dongfeng Shipping Co Ltd yang berbasis di Shanghai. AS juga menargetkan seorang warga Taiwan Tsang Yung Yuan dan dua perusahaan Taiwan dalam daftar sanksi.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan mereka berhubungan baik dengan AS dan akan menyelidiki warganya dan entitas yang dicurigai membantu Korut. Taiwan juga meminta perusahaan dan warga negaranya untuk tidak melanggar sanksi PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika