REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Penggerak Budaya Nasional menggelar Pentas Budaya Betawi, Shalawat Harmoni dan Doa untuk Negeri bertema 'Harmoni Indonesia' di Halaman Parkir Sarinah, Jakarta pada Ahad (25/3). Dalam acara tersebut juga dilaksanakan deklarasi masyarakat antihoaks.
"Deklarasi antihoaks bermaksud untuk menjaga agar Indonesia tetap aman, nyaman, tenteram dan sejahtera," kata Inisiator dan Pembina Penggerak Budaya Nasional, KH Ahmad Sugeng Utomo kepada Republika.co.id di Halaman Parkir Sarinah, Ahad (25/3).
KH Ahmad yang dikenal sebagai Gus Ut mengatakan, hoaks bisa menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Akibat media sosial tidak digunakan dengan baik, tapi malah digunakan sebagai alat menyebarkan kebencian dan hoaks, maka terjadilah kehancuran di negara tersebut. Maka, Indonesia harus bersama-sama menolak hoaks dan menjadi negara yang antihoaks.
Dia mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi era digital. Era digital seperti sekarang ini, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kata dia, sekarang banyak masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Ketika media sosial digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan kebohongan, mak terjadi permusuhan. Kondisi seperti ini membuat beban Bangsa Indonesia semakin berat.
"Mengantisipasi itu sesuatu hal yang wajar ketika kita mengadakan agenda Harmoni Indonesia, dengan budaya kita semua bisa menyatu, dengan budaya kita semua bersama-sama membawa Indonesia kepada kenyamanan, ketenteraman dan kesejahteraan," ujar Gus Ut.
Mengenai seberapa efektif kegiatan pentas budaya, shalawat harmoni, doa untuk negeri dan deklarasi antihoaks menjaga Bangsa Indonesia, Gus Ut menegaskan, kegiatan seperti ini efektif karena budaya merekatkan semuanya. Menurutnya, undang-undang (UU) terkait hoaks sudah bagus, karena pembuat hoaks bisa dijerat hukum.
Kata dai, adanya UU terkait hoaks bisa membuat aman Indonesia. Apalagi, hukuman penyebar hoaks cukup berat dan bisa dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Tapi bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap informasi hoaks.
"Yang kita inginkan tidak hanya hukuman, tapi lebih kepada bagaimana kita menyadarkan masyarakat. Ini demi kepentingan negara kita semua agar kita semua bisa sejahtera," tegasnya.
Direktur Utama PT Sariah (Persero), GNP Sugiarta Yasa mengatakan, kalau tidak bersama-sama berkomitmen menggerakkan antihoaks, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kebinekaan di Indonesia sudah terbukti membangun Bangsa Indonesia menjadi besar. "Oleh karena itu mari kita jaga agar Indonesia tetap harmoni," ujarnya.
Dia menjelaskan, pentas budaya dan deklarasi masyarakat anti hoaks bertujuan untuk melestarikan budaya nusantara di tengah disrupsi digital. Melalui kegiatan ini ingin menunjukan kemajemukkan Bangsa Indonesia dengan ragam budayanya yang menjadi alat pemersatu.
Acara pentas budaya dan deklarasi masyarakat antihoaks dimulai dengan senam sehat bersama. Acara dilanjutkan dengan pementasan budaya betawi seperti Lenong Betawi, Palang Pintu, Tari Betawi dan budaya lain seperti Barongsai serta Tari Padang.
Selepas pementasan budaya dilanjutkan talkshow bersama Rosarita Niken Widiastuti sebagai Dirjen IKP Kominfo, Prof Franz Magnis Suseno sebagai Budayawan dan Irjen Pol Setyo Wasisto sebagai Kadiv Humas Polri. Kemudian acara ditutup dengan deklarasi masyarakat antihoaks.
Ikuti Whatsapp Channel Republika