REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh tidak mengharapkan banyak bantuan dari penyumbang asing dalam rencananya memindahkan 100 ribu pengungsi Rohingya ke pulau tanpa penghuni.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammed Shahriar Alam mengatakan kepada Reuters Bangladesh membayar sekitar Rp 3,8 triliun untuk membangun rumah dan memperkuat pulau di Teluk Benggala dari bahaya badai tropika. Bangladesh mempertimbangkan permintaan resmi untuk dana asing.
"Tidak ada pengungsi dari Myanmar mau dipindahkan ke sana, berlawanan dengan keinginan mereka," katanya.
Sekitar 700 ribu Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan dari negara bagian Rakhine, Myanmar sejak Agustus dan menempati kampung pengungsi di Cox's Bazar. Karena kesepakatan pemulangan tertunda, Bangladesh berencana menyiapkan rumah baru di pulau terdekat bernama Bhasan Char sebelum awal musim hujan yang datang pada akhir April.
"Kami tidak memiliki jadwal karena membutuhkan banyak biaya. Kami sejauh ini membangunnya dengan keuangan kami sendiri. Saya tidak begitu berharap tentang berapa banyak dana yang dapat dikumpulkan masyarakat internasional," kata Alam di kantor PBB, New York
Gelombang pengungsi terbaru sebanyak 300 ribu orang tiba di Bangladesh usai melarikan diri dari serangan kekerasan sebelumnya. Alam menunjuk ke cetak biru konstruksi di pulau yang berjarak 30 Km dari daratan tersebut, dan mengatakan sebuah rencana bisa membawa calon donor di sana.
Ia menepis kesalahpahaman yang diajukan oleh kelompok-kelompok kemanusiaan seperti Amnesty International, pulau berlumpur itu rentan terhadap banjir. "Beberapa orang mengungkapkan kekhawatiran tentang Bhasan Char, (tetapi) sama sekali tidak ada alasan untuk khawatir karena kami sedang membangun tanggul," katanya.
Bangladesh melihat pulau itu sebagai tempat penampungan, sementara bagi para pengungsi tetapi memberikan sinyal yang bertentangan pada seberapa banyak kebebasan yang harus mereka tinggalkan begitu tiba di sana.
Alam mengatakan Bangladesh berbagi rancangan bangunan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menyarankan kami melibatkan orang, negara dan organisasi untuk datang membantu dan berkontribusi di urusan biaya. "Kami belum melakukannya. Kami belum memutuskan itu." kata Alam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika