Jumat 20 Apr 2018 18:36 WIB

Pemilu Jadi Fokus Peningkatan Pengamanan Pasokan Listrik

Kerja sama idilakukan demi mendukung kelancaran proses pemilu.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Rakor Pengamanan Pasokan Energi Listrik PLN.
Foto: Wahyu Suryana.
Rakor Pengamanan Pasokan Energi Listrik PLN.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero menggandeng Polri mengamankan pasokan energi listrik selama Pemilu. Kerja sama dirasa perlu dijalin mengingat sarana PLN termasuk obyek vital nasional (obvitnas) yang harus dijaga keamanannya.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Amir Rosidin, mengatakan kerja sama ini dilakukan demi mendukung kelancaran proses pemilu. Baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

"Kita mendukung pasokan listrik tetap ada (misal) selama pilpres dan Asean Games berlangsung. Selain menyiapkan tambahan produksi daya, kita tingkatkan keamanan dengan meningkatkan keamanan secara internal," kata Amir dalam Rakor Pengamanan Pasokan Energi Listrik PLN, di JW Marriot Yogyakarta, Jumat (20/4).

Salah satu usaha yang dilakukan termasuk menjalin kerja sama dengan Polri. PLN berharap, kerja sama itu bisa meminimalisir gangguan kelistrikan atau pemadaman listrik selama pemilihan umum berlangsung.

Kabaharkam Polri, Komjen Moechgiyarto, menuturkan bentuk gangguan keamanan yang sering muncul seperti pencurian besi tower dan pembangkit, konflik pembebasan lahan, dan pembangunan pembangkit serta pencurian listrik.

Pengamanan diberikan kepada instalasi dan aset-aset PLN yang sama vitalnya dengan objek-objek lain. Penerjunan personil dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka di aset-aset, instalasi, dan sarana PLN yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami akan meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar area PLN, juga kerja sama dengan TNI dan Babinkamtibnas untuk menjaga keamanan," ujar Moechgiyarto.

Tahun ini, Indonesia akan menghelat secara serentak pemilihan umum di 171 wilayah. Sebanyak 115 daerah melakukan pemilihan gubernur, 39 wilayah lain pemilihan wali kota, dan pada 2019 akan digelar pemilihan presiden dan legislatif.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement