REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menyelenggarakan Seminar Internasional Comprehensive Safe Hospital: Policy and Practices in Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta pada Selasa (24/4). Seminar digelar untuk menandai sepuluh tahun perjalanan MDMC menuju rumah sakit (RS) dan masyarakat aman bencana di Indonesia.
Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, Rahmawati Husein mengatakan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) atau MDMC telah menginisiasi hadirnya RS dan masyarakat aman bencana. Sejak 2008 pascagempa bumi di Yogyakarta, MDMC fokus pada peningkatan kapasitas RS dan mengintegrasikan dengan masyarakat yang berada di sekitar RS.
"Tercatat dari 114 Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia, baru sembilan rumah sakit yang diberikan pendampingan rumah sakit aman bencana selama sepuluh tahun terakhir," kata Rahmawati melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (24/4).
Sembilan RS aman bencana tersebut di antaranya RS PKU Muhammadiyah Palembang, RSIJ Pondok Kopi, RS Muhammadiyah Lamongan, RS PKU Muhammadiyah Bantul, RSIA Sitti Khadijah Makassar, dan RSI Aisyiyah Malang. Serta RS Muhammadiyah Gresik, RS PKU Muhammadiyah Bima, dan RSI PKU Muhammadiyah Palangkaraya.
Dia menerangkan, konsep RS aman bencana berdasarkan standar Muhammadiyah terdiri atas empat standar dan 11 parameter. Standar pertama, RS dikatakan aman bencana apabila memiliki sistem manajemen yang mampu bekerja dalam situasi darurat dan bencana. Kedua, RS memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang kebencanaan.
"Ketiga, RS memiliki struktur bangunan dan infrastruktur yang aman dari risiko kejadian bencana. Keempat, RS memiliki kerjasama dan integrasi dengan instansi-instansi daerah dimana RS berada," ujarnya.
Mewakili Kementerian Kesehatan, Kasubdit Penanganan Gawat Darurat Terpadu, Budi Sylvana menyatakan, secara kuantitas RS Muhammadiyah lebih banyak jumlahnya daripada RS milik Kementerian Kesehatan yang telah diberikan sosialisasi terkait RS aman bencana. "Secara kuantitas Muhammadiyah telah mengungguli RS milik pemerintah dalam pelaksanaan RS aman bencana," ujarnya.
Kasubdit Kesiapsiagaan Direktorat PRB, Berton SP Panjaitan juga mengakui, Muhammadiyah sudah banyak membantu dalam upaya-upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di bidang kesehatan. "Apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada Muhammadiyah atas kiprahnya dalam pengurangan risiko bencana di bidang kesehatan, khususnya melalui RS aman bencana," ujarnya.
Seminar Internasional Comprehensive Safe Hospital: Policy and Practices in Indonesia menghadirkan sejumlah pembicara dari lembaga berbasis kesehatan dan bencana. Lembaga-lembaga yang hadir sebagai pembicara antara lain MDMC, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) Thailand, BNPB, WHO, Kementerian Kesehatan, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM, RSUD dr. Iskak Tulungagung dan Medecins Sans Frontieres (MSF).
Seminar terbagi dalam tiga panel yang secara garis besar membicarakan tentang standar dan kebijakan RS aman bencana. Serta model dan praktik fasilitas kesehatan yang aman bencana di Indonesia dan dukungan RS untuk tim medis bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika