REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bagi para pelancong yang hendak ke Palembang, sayang bila melewatkan keindahan bangunan historis ini.
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Agung Palembang memiliki nilai historis yang tinggi. Mengutip Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama, masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di di kawasan 19 Ilir, dekat perkampungan penduduk asli Palembang dan keturunan Arab.
Dengan luas demikian, masjid ini merupakan yang terbesar di ibu kota Pro vinsi Sumatra Selatan.Status masjid ini sudah merupakan masjid nasional dan bangunan cagar budaya yang dilindungi undang- undang.
Seperti tampak dari namanya, Masjid Agung Palembang merupakan warisan Kesultanan Palembang Darussalam. Bangun an ini pertama kali didirikan pada periode 1738-1748 oleh Sultan Mahmud Badaruddin I.Saat pertama kali dibangun, luas masjid tersebut mencakup 1.080 meter persegi.Daya tampungnya mencapai 1.200 orang jamaah.
Selanjutnya, Pangeran Nataagama Karta Mangala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin memimpin perbaikan masjid ini.Proyek tersebut dikerjakan atas dukungan dua orang tokoh agama Islam, yakni Sayid Umar bin Muhammad Assegaf At-Toha dan Sayid Achmad bin Syech Sahab.
Pemerintah kolonial Belanda, yang saat itu mulai membawahi Kesultanan Palembang, melakukan renovasi Masjid Agung Palembang pada periode 1819-1821.Oleh karena jumlah jamaah yang terus membesar, proyek renovasi dan perluasan masjid itu mulai dilakukan kembali berturut-turut pada 1893, 1916, 1950, 1970, dan 1990-an.
Setelah Republik Indonesia merdeka, perbaikan Masjid Agung Palembang tidak surut.Pada kurun tahun 1966-1969, Yayasan Masjid Agung mendukung pembangunan lantai dua masjid ini.Demikian pula dengan penambahan luas lahan menjadi 5.520 meter persegi sehingga dapat menampung 7.750 orang jamaah.
Pada 1970-an, badan usaha milik negara (BUMN) Pertamina ikut menyumbang renovasi atas Masjid Agung Palembang, khususnya pada pendirian menara masjid. Renovasi teranyar berlangsung pada 2000- 2003 dan diresmikan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.