REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia serius untuk berkecimpung pada sektor industri halal saat ini. Roadmap atau peta jalan pun tengah digodok sebagai wujud keseriusan Indonesia menjadi pemain di industri halal. "Sekitar Oktober akan kita launching," kata Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (3/5).

Pembuatan peta jalan ini dikakukan IHLC bekerja sama dengan Dinar Standard dan Thomson Reuters dalam melakukan riset tentang Industri Halal di Indonesia dan multiplier effects yang dihasilkannya. Hasil riset tersebut akan diterbitkan menjadi sebuah laporan bertajuk Indonesia Islamic Economy Report 2018.

Dengan peta jalan tersebut, industri halal makin bekembang secara terarah dan konsisten. "Adanya roadmap industri halal diharapkan tujuan dan rencana perkembangan industri halal di Indonesia semakin lebih terarah. Pemerintah harus melakukan langkah cepat dalam membuat roadmap industri halal," kata Sapta.

Dukungan penuh pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan. Dukungan ini menurutnya bisa dalam bentuk kebijakan, insentif maupun lahan. Lahan ini diperlukan terutama untuk pembangunan pabrik yang menghasilkan produk halal.

Ia menambahkan, Indonesia semestinya sangat layak menjadi hotspot bisnis halal dunia. Apalagi ditunjang dengan populasi yang meningkat serta negeri yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam.

Selain sebagai salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 265,4 juta jiwa pada 2017, Indonesia juga memiliki jumlah umat Muslim tertinggi di dunia. Terdapat lebih dari 87 persen umat Muslim dari total penduduk di Indonesia.

Ditambah lagi dengan dukungan dari perkembangan ekonomi yang pesat dan standarisasi dari proses sertifikasi. Kekuatan ini bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di kancah nasional dan internasional khususnya di bidang industri halal.

Saat ini, terdapat 10 potensi bisnis halal yang semakin berkembang di Indonesia. Yaitu sektor makanan, pendidikan, fesyen, kosmetik, farmasi, media dan rekreasi, travel, seni budaya, perawatan kesehatan hingga industri keuangan syariah.

Pada 2016, warga Muslim Indonesia membelanjakan 170 miliar dolar AS untuk makanan dan minuman, 57 miliar dolar AS, belanja kosmetik, 254 miliar dolar AS untuk belanja pakaian. Kemudian 168 miliar dolar AS untuk pariwisata, dan aset lembaga keuangan mencapai 2.202 miliar dolar AS.

Dengan capaian itu tak heran Indonesia menempati urutan 11 pada Indikator Global Ekonomi Islam (GIEI-2017). Namun, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Kabinet Indonesia Bersatu ini menambahkan, Indonesia baru sebatas pasar dan belum menjadi pelaku.

Padahal, Sapta mengatakan, Indonesia sebenarnya sangat mampu untuk memproduksi produk-produk halal yang dapat dikonsumsi di dalam negeri maupun diekspor. "Industri halal global malah dirajai oleh sejumlah negara yang bukan negara dengan persentase penduduk muslim yang besar," ujar dia.

Contohnya industri makanan halal global yang dirajai Thailand dengan lima persen penduduk Muslim. Itu artinya, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia begitu juga dengan tantangan yang cukup banyak. "Tapi kalau kita lihat, kita optimis bukan hanya jadi konsumen tapi juga produsen industri halal," kata dia.

Sapta mengatakan, industri halal bukan hanya khusus bagi Muslim. Pada kehalalan terdalat nilai Islam, kesehatan dan keamanan. "Dan halal itu prospek. Untuk itu, kita membuat roadmap, supaya kita arahnya betul sekaligus memberi guidance bagi investor," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika