Wakil Ketua DPR Nilai Daftar Mubaligh Bisa Buat Kegaduhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI menyoroti daftar rekomendasi 200 nama mubaligh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Menurutnya, daftar rekomendasi itu bisa membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, karena ada banyak ulama dan da'i yang disukai oleh masyarakat justru tidak termasuk dalam 200 nama tersebut.

"Framing semacam itu berbahaya, karena akan memperuncing konflik, dan bukannya membangun dialog, rekonsiliasi dan saling pengertian. Semua celah yang bisa memicu terjadinya konflik sebaiknya segera kita tutup, dan bukannya malah kita eksploitasi," kata Fadli melalui cuitan berseri di media sosial Twitter, Ahad (20/5).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, keluarnya daftar rekomendasi 200 nama mubaligh justru bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Kementerian Agama (Kemenag) merekomendasikan 200 mubaligh yang bisa menjadi rujukan di bulan Ramadhan ini. Namun, dari 200 nama itu, tidak ada nama ustaz yang tengah populer saat ini, Abdul Somad.

Dalam daftar yang dirilis oleh Kemenag lewat lamannya,kemenag.go.id, tercantum nama dan pendidikan akhir yang ditempuh para penceramah. Diterangkan pula kompetensi penguasaan bahasa para mubaligh yang sebagian besar menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Dari 200 nama mubaligh itu, ada nama-nama yang sering kita lihat muncul di layar televisi seperti Abdullah Gymnastiar, Alwi Shihab, dan Didin Hafidhuddin. Ustaz yang selama ini aktif di media sosial, seperti Ahmad Musthofa Bisri pun masuk dalam daftar rekomendasi Kemenag. Tapi dari daftar itu tidak ada nama ustaz dan ulama yang selama ini paling aktif dicari masyarakat melalui berbagai media sosial seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Khalid Basalamah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, daftar rekomendasi mubaligh yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menjawab semua pertanyaan dari masyarakat. Ia mengatakan banyak yang menanyakan kepada Kemenag terkait mubaligh yang dapat berceramah, baik di mushola, masjid dan tempat pengajian lainnya.

Lukman mengatakan karena banyaknya permintaan dan pertanyaan dari masyarakat, Kemenag meminta masukan kepada sejumlah ormas Islam, tokoh umat, dan ulama. Termasuk masjid-masjid besar yang ada di Indonesia lalu kemudian kami mendapatkan nama-nama itu," ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Jakarta, Ahad (20/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika