REPUBLIKA.CO.ID, CIKAMPEK -- PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), percepat distribusi pupuk menjelang musim arus mudik dan balik lebaran 2018. Pasalnya, saat arus mudik tersebut kendaraan berat dilarang melintasi jalur yang digunakan pemudik. Termasuk, armada pengangkut pupuk. Karena itu, perusahaan BUMN ini menargetkan sebelum H-7 lebaran, pupuk bersubsidi sudah ada di gudang lini III tingkat kabupaten.

Manajer Komunikasi PT PKC, Ade Cahya Kurniawan, mengatakan, saat ini pihaknya terus menggenjot distribusi pupuk. Terutama urea bersubsidi ke sejumlah wilayah di Jabar. Pasalnya, pada H-7 lebaran, armada pupuk sudah stand by di pabrik serta tidak dioperasikan.

"Setiap harinya, ada 300 armada yang mendistribusikan pupuk ke sejumlah wilayah di Jabar," ujar Ade, kepada Republika.co.id, Rabu (23/5).

Saat ini, wilayah yang jadi prioritas distribusi yaitu Jabar selatan atau priangan. Pasalnya, akses jalan ke wilayah itu lumayan agak sulit. Jadi, distribusinya mendapat prioritas. Sedangkan jalan di wilayah pantura, cenderung sudah bagus. Sehingga, tak ada kendala dari pola distribusi.

Menjelang lebaran ini, kata Ade, pihaknya menjamin ketersediaan stok pupuk. Sampai saat ini, stok urea mencapai 32.500 ton. Jumlah tersebut, 29 ribu sudah berada di gudang lini III tingkat kabupaten. Serta gudang lini II mencapai 3.500 ton.

Untuk NPK, stoknya mencapai 50.500 ton. Terdiri dari 32 ribu di gudang lini III dan 18.500 ton di gudang lini II. Sedangkan pupuk organik, stoknya mencapai 7.646 ton. Pupuk organik tersebut, seluruhnya sudah berada di gudang lini III.

"Stok ini, sangat cukup. Bahkan, bisa memenuhi kebutuhan petani setelah lebaran," ujar Ade.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, mengatakan, saat ini di wilayahnya petani sudah memasuki musim tanam. Bahkan, sebagian petani sudah mulai melakukan pemupukan tahap pertama. Untuk pemupukan tahap kedua, diperkirakan setelah lebaran. Karenanya, ketersediaan pupuk bersubsidi harus ada jaminan.

"Untuk kebutuhan pupuk di Purwakarta mencapai 10 ribu ton per tahun. Ini berdasarkan RDKK dan surat keputusan gubernur," ujar Agus. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika