REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Deddy Mizwar atau Demiz mengungkapkan pemimpin Jawa Barat yang terpilih dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 harus bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat. Menurutnya, opini WTP dari BPK RI merupakan kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah dalam melaporkan hasil keuangan daerahnya selama satu periode.
"Ya harus dipertahankan, saya kira bukan bukan hal yang luar biasa, karena sudah mendapatkan tujuh kali berturut-turut," kata Deddy Mizwar dalam siaran persnya, Jumat (1/6). "Jadi WTP sebetulnya bukan sebuah prestasi," katanya.
Cagub yang berpasangan dengan Dedi Mulyadi mengungkapkan tahun 2016, sebanyak 24 kota/kabupaten di Jawa Barat mendapatkan WTP dari BPK RI. Sedangkan tiga daerah lainnya seperti, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kota Bandung hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian WDP.
"Yang dipertanyakan ialah kota Bandung mengapa belum pernah mendapatkan WTP. Barangkali mungkin tahun depan mendapatkan," katanya.
Sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika